Reporter: Dea Chadiza Syafina, Margareta Engge Kharismawati | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Pemerintah akan membuka lelang internasional untuk pengelolaan kilang minyak baru bagi investor asing pada awal tahun depan.
Wakil Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan defisit impor minyak dan gas seiring masih tingginya konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pasca kenaikan harga.
"Kami akan membuka tender lelang internasional mengundang investor luar mengelola kilang minyak baru di tanah air," ujar Bambang dalam Seminar Outlook Ekonomi 2014 dengan tema 'Menghadapi Ketidakstabilan Ekonomi 2014' di Jakarta, Senin (18/11).
Untuk mematangkan rencana tersebut, pemerintah telah menentukan kriteria kontraktor yang mengikuti tender. Kriterianya, antara lain, berpengalaman dan standar internasional.
"Kami juga telah siapkan insentif berupa tax holiday selama 10 tahun bagi para kontraktor," jelas Bambang.
Menurut Bambang, pihaknya telah menentukan lokasi yang akan dijadikan sumur-sumur baru untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
Areal 600-1.000 hektare
Ia menyebutkan, sesuai uji kelayakan yang dilakukan oleh Pertamina, lokasinya berada di pinggir laut dan memakan areal 600 hektare-1.000 hektare tiap sumurnya.
"Uji kelayakan ini kami mandatorikan ke Pertamina dan masih dilakukan. Lelang internasional ini merupakan langkah diluar APBN," ujarnya.
Lebih lanjut, Bambang menyebutkan, pihaknya juga akan melakukan peningkatan produksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang penugasannya melalui Pertamina.
Sementara itu, sesuai neraca pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III-2013, impor minyak masih tinggi yakni mencapai US$ 10,668 miliar.
Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya sebesar US$ 9,53 miliar. Padahal, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.500/liter.
Besarnya impor minyak ini memberi tekanan terhadap transaksi berjalan. Hingga akhir September 2013, defisit transaksi berjalan mencapai US$ 8,4 miliar atau setara 3,8% dari produk domestik bruto (PDB). Tingginya impor migas ini karena turunnya produksi minyak mentah di tanah air.
Namun, konsumsi BBM bersubsidi masih tinggi. Penyebabnya, ketersediaan pada kilang-kilang minyak yang ada saat ini terbatas. Dalam APBN-2014, lifting minyak hanya diproyeksikan mencapai 870 ribu barel per hari. "Jadi kami atasi impor migas dari sisi produksinya," jelas Bambang.
Selain itu, Bambang menambahkan pihaknya akan mengatasi persoalan impor migas dari sisi konsumsi. Ia menyadari bahwa sangat sulit untuk melakukan penyesuaian harga pada tahun depan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengendalian dari kuota subsidinya.
"Kalau pengendalian dari kuota subsidi tidak mampu juga, maka tidak menutup kemungkinan melakukan penyesuaian harga," tegasnya.
Dia juga menyebutkan bahwa subsidi BBM tahun ini melewati batas yang ditetapkan dalam APBN Perubahan. Nilai subsidi melewati diatas 10%.
"Penyebabnya karena pelemahan nilai tukar rupiah. Kalau dari sisi volume masih sesuai target," ucap Bambang.
Kepala Grup Asesmen Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Doddy Zulverdi menyambut baik rencana pemerintah melakukan tender kilang minyak.
Doddy menjelaskan, selama ini yang menjadi salah satu masalah kita mengekspor minyak mentah ke luar meski di dalam negeri sendiri kita butuh adalah karena kilang.
Kilang untuk menghasilkan BBM siap jadi terbatas. Sehingga, sisa minyak mentah yang tidak terpakai pun diekspor daripada sia-sia tidak bisa digunakan di dalam negeri. "Makanya tetap penting untuk memperbanyak kilang minyak," tutur Doddy.
Yang ditekankan Doddy bagi pemerintah untuk menekan impor migas adalah mengurangi jumlah kendaraan. Menurutnya, ada tiga kelompok besar pengguna BBM yaitu transportasi, industri, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dua sektor terakhir yakni idustri dan PLN sudah mengalami penurunan penggunaan karena adanya konversi ke gas.
Namun untuk transportasi belum, dan bahkan meningkat pesat meskipun harga BBM bersubsidi telah dinaikkan. Karena itu, Doddy menegaskan isu transportasi ini yang harus jadi fokus pemerintah untuk bisa dikendalikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
