Reporter: Astri Kharina Bangun | Editor: Djumyati P.
JAKARTA- Pemerintah daerah yang serius menunjukkan komitmennya terhadap pengelolaan sanitasi dan mengalokasikannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berpeluang kebagian kucuran dana hibah dari Pemerintah Australia. Ini sudah dibuktikan oleh 22 kabupaten/kota yang terpilih dalam program hibah Percepatan Pembangunan Sanitasi (P2S) yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum.
“Daerah-daerah ini ditentukan berdasarkan strategi sanitasi kota yang mereka susun. Besaran setiap daerah berbeda-beda dan didasarkan pada konsep output based,” kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Budi Yuwono usai Penandatanganan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah untuk Program Hibah P2S, Selasa, (26/10).
Output based maksudnya, pemerintah daerah terlebih dulu membangun prasarana pembuangan sampah dan air limbah pada tahun anggaran 2010 memakai APBD murni atau Dana Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya Kementerian PU bakal menilai pembangunan fisik yang sudah dilakukan. Jika ternyata memenuhi kriteria dan pemda mengalokasikan dana pendamping yang besarnya minimal 40% dari dana hibah di tahun 2011, maka barulah dana hibah bisa dicairkan.
Besaran hibah P2S ini bervariasi mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar tergantung pada kebutuhan dan ketersediaan dana masing-masing daerah. Dua daerah yang dapat hibah paling besar adalah Kota Medan sebesar Rp 4,8 miliar dan Kota Ambon sebesar Rp 4,1 miliar. Adapun total dana hibah yang dikucurkan Australia untuk ke-22 kabupaten/kota ini nilainya mencapai AUD 6 juta.
Program hibah pemerintah Australia bidang sanitasi lewat AUSAID ini merupakan kelanjutan dari tiga program sebelumnya yang dilangsungkan selama 2010. Dengan bertambahnya 22 kota/kabupaten yang masuk ke program hibah tersebut, maka sudah 62 kota/kabupaten yang dibantu untuk infrastruktur sanitasi dan air minum. Kemen PU sendiri mendata setidaknya ada 250 pemkot/pemkab yang ditargetkan untuk dibantu.
Budi mengatakan, kendati tahun depan alokasi anggaran untuk sanitasi melonjak dari Rp1,2 triliun menjadi Rp 3 triliun, namun pembangunan sanitasi tak cukup mengandalkan dana pemerintah saja. Sebagai gambaran, untuk infrastruktur keseluruhan saja pemerintah hanya sanggup mendanai 30%. Itulah sebabnya, model-model hibah dan kerjasama dengan swasta sangat dibutuhkan.
Selain Australia, Budi mengungkapkan sejumlah negara Eropa pun sudah mengantre untuk memberikan hibah di bidang sanitasi. Dari kawasan Eropa misalnya, ada negara-negara Skandinavia dan Belanda. Namun, Budi belum dapat membeberkan berapa komitmen hibah dari negara-negara tersebut. Yang sudah menyampaikan komitmen adalah Amerika Serikat melalui USAID. Besarnya sekitar USD 10 juta untuk jangka waktu tiga tahun di sektor air minum.
Direktur Infrastruktur AusAID Benjamin Power mengatakan pemerintah Australia akan terus melanjutkan bantuan kepada Indonesia khususnya terkait percepatan pencapaian Millennium Development Goal’s 2015. Selain program air minum dan sanitasi, pemerintah Australia juga tengah membahas bentuk-bentuk hibah lainnya.
“Salah satunya saat ini kami tengah mendiskusikan dengan Pemerintah Indonesia soal hibah untuk pembangunan jalan kota/kabupaten,” ujar Benjamin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
