kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.857.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.020   -18,00   -0,11%
  • IDX 7.027   -157,66   -2,19%
  • KOMPAS100 971   -21,90   -2,21%
  • LQ45 715   -12,21   -1,68%
  • ISSI 251   -5,90   -2,30%
  • IDX30 389   -4,63   -1,18%
  • IDXHIDIV20 483   -4,52   -0,93%
  • IDX80 109   -2,25   -2,01%
  • IDXV30 133   -1,42   -1,05%
  • IDXQ30 127   -1,23   -0,96%

Aturan insentif pajak industri terlibat di vokasi belum juga terbit


Kamis, 13 Desember 2018 / 16:49 WIB
ILUSTRASI. Menko Perekonomian Darmin Nasution


Reporter: Denita BR Matondang | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - MALANG. Pemerintah masih menggodok aturan insentif pajak alias super deductible tax bagi industri yang bekerja sama dengan lembaga pengembangan (riset) dan pelatihan vokasi digital. Tarif yang didapat sebuah perusahaan bisa mencapai 200% di sektor pendidikan vokasi.

Sedangkan bagi perusahaan yang terlibat di sektor R&D atau pusat inovasi mendapat pengurangan sampai 300%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, insentif ini untuk menarik minat investor bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan pelatihan vokasi digital. Kedua lembaga juga dapat memperluas indikator kerja sama.

Indikator kerja sama ini misalnya, industri bersedia menempatkan pelajar praktik, menyediakan tenaga didik untuk melengkapi keterampilan pelajar, memberi kesempatan menyewa sejumlah peralatan yang dibutuhkan, dan menerima lulusan lembaga pengembangan dan pelatihan vokasi bekerja di industri.

"Jangan nanti industri merasa kerja sama ini beban tambahan. Jadi kalau industri keluarkan Rp 10 juta pemerintah ganti Rp 20 juta, " kata Darmin di SMKN 4 Malang, Kamis (13/12).

Rencana Darmin, insentif ini dapat direalisasikan pada awal tahun mendatang. Seluruh industri baik swasta dan BUMN diharapkan wajib melaksanakan aturan ini.

"Tidak serta merta wajib dilihat dulu arahnya karena industri Indonesia juga tidak kuat-kuat amat, " kata Darmin.

Asal tahu saja, aturan pemberian insentif pajak ini semestinya sudah terbit pertengahan tahun ini. Namun sampai saat ini, pemerintah belum juga menerbitkannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×