Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
"Bisa didesain apakah tambahan dukungan pemda ini diberikan kepada program yang memang sudah berjalan, itu boleh. Atau dibuat program baru yang kemudian menyasar untuk ojek, nelayan atau transportasi umum di daerah masing-masing, ini juga diperbolehkan," tambahnya.
Suahasil berharap, dengan adanya belanja wajib perlinsos ini yang diarahkan untuk membantu ojek, UMKM, nelayan, penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi umum, maka akan menekan laju inflasi sehingga harga-harga barang dan jasa tidak akan mengalami kenaikan terlalu tinggi.
Baca Juga: Pemerintah Revisi Aturan Soal Realokasi Dana Desa Penanganan Covid-19
"Semoga peningkatan harga BBM tidak serta merta menjadi peningkatan dari ongkos transportasi di daerah-daerah. Tentu kita kita kombinasikan dengan tambahan bantalan sosial yang berasal dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU)," tandasnya.
Sebagai informasi, PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2022 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan berlaku mulai hari ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
