Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
KONTAN.CO.ID JAKARTA. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menuntut Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk segera mencabut police line di jalur hauling underpass Tatakan Kilometer (Km) 101 Kabupaten Tapin.
Keputusan Polda Kalsel melakukan police line tersebut, menurut MAKI, telah menciptakan ribuan sopir dan pekerja tongkang batu bara di Kabupaten Tapin menganggur dan kehilangan pendapatan selama lebih dari sebulan terakhir.
H Boyamin Saiman, koordinator MAKI menegaskan, police line yang kemudian diikuti blokade jalan PT Tapin Coal Terminal (TCT) di KM 101 diduga menyebabkan pengiriman batubara PT Antang Gunung Meratus (AGM) ke PLN menjadi tidak optimal. Ini termasuk pengiriman ke berbagai sektor strategis seperti perusahaan semen dan berbagai perusahaan yang selama ini menjadi penggerak ekonomi nasional.
Baca Juga: Indef: Pemerintah Harus Jamin Pasokan Batubara untuk Pembangkit Listrik
Saat ini, kata Boyamin, AGM tidak bisa mengirimkan batubara ke PLN dan lainnya. Karena itu, dia berharap Polda Kalsel segera mencabut police line. "Saya berharap di tengah ekonomi sulit dan rakyat yang lapar akibat pandemi Covid-19 jangan membuat kebijakan yang menghambat investasi dan ekonomi seperti perintah Presiden Jokowi,” tegas H Boyamin dalam keterangan resminya, Selasa (4/1).
Sebelumnya, MAKI bersama belasan orang pemohon yang mewakili asosiasi hauling dan asosiasi tongkang batu bara telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada 28 Desember 2021.
Pihak pemohon adalah Muhammad Sapi’i, Mahyudin, Novarein, Setyawan Budiarto, Fadhor Rahman, Moh Irfan Sudibyo SE, Abdurrahman dan Kartoyo. Kedua asosiasi tersebut memiliki ribuan anggota yaitu sopir hauling dan pekerja tongkang yang kini menganggur sejak Polda Kalsel menetapkan police line pada 27 November 2021.
Baca Juga: Harga batubara kembali menembus level US$ 150 per ton
Boyamin menjelaskan, kegiatan penyitaan itu dilakukan tanpa memberikan lampiran atau salinan apapun kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk berita acara penyitaan hingga permohonan ini diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin. "Kami juga meminta ganti rugi atas kebijakan police line Polda Kalsel itu sebesar Rp 2 triliun,” tegas Boyamin.
Kepastian hukum
Boyamin menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin yang langsung menggelar sidang praperadilan setelah sepekan lalu didaftarkan.
Menurutnya, proses sidang yang cepat ini menunjukkan bahwa pengadilan juga ingin menciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi ribuan orang yang hidupnya terdampak police line Polda Kalsel tersebut.
“Proses sidang praperadilan ini akan menentukan nasib ribuan pekerja tambang batubara dan keluarganya. Pemerintah dan PLN juga menunggu pengiriman batubara dari AGM dapat berjalan optimal lagi setelah sebulan ini terhenti akibat police line Polda Kalsel dan blokade jalan oleh TFT," katanya.
Baca Juga: Mengintip rencana perusahaan tambang di tengah penurunan harga batubara acuan (HBA)
Sidang praperadilan sendiri ditunda hingga 17 Januari mendatang. Hakim PN Banjarmasin Agus Putu Wiranata yang menyidangkan praperadilan ini meminta pihak pemohon dan termohon untuk melengkapi administrasi. Dari pemohon masih ada tiga pihak yang tidak hadir dan belum menyerahkan surat kuasa, sementara perwakilan termohon Polda Kalsel diminta melengkapi surat tugas dari Kapolda.
"Kami patuhi keputusan majelis hakim," imbuh Boyamin.
Lebih jauh Boyamin mengungkapkan, selama ini AGM merupakan salah satu perusahaan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan kontribusi besar terhadap pasokan batubara domestik. Sepanjang tahun 2021, dari kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batubara yang ditetapkan pemerintah minimal 25% dari produksi, kontribusi AGM mencapai lebih dari 39%.
Kepastian hukum dan investasi, menurut Boyamin, harus menjadi prioritas dalam situasi penuh ketidakpastian akibat Covid-19. Hal yang sama, saat ini ribuan sopir dan pekerja tongkang batubara juga butuh kepastian pendapatan akibat akses pekerjaan mereka ditutup police line oleh Polda Kalsel.
"Kami berharap sidang praperadilan bisa memberikan kepastian bagi ketersediaan pasokan batubara nasional dan nasib ribuan orang yang miskin mendadak di Tapin," papar Boyamin.
Baca Juga: Indonesia Larang Ekspor, Kontrak Berjangka Batubara Termal di China Meningkat
Sebelumnya, pada 31 Desember 2021 Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan surat Nomor B-1605/MB.05/DJB.B/2021 tentang pemenuhan kebutuhan batubara untuk kelistrikan umum.
Surat yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin itu dikeluarkan untuk merespon surat Direktur Utama PT PLN (Persero) tanggal 31 Desember 2021 perihal krisis pasokan batu bara untuk PLTU PLN dan Independen Power Producer (IPP).
Akibat krisis pasokan batubara di dalam negeri, terdapat 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 megawatt akan padam dan berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional.
"Persediaan batubara pada PLTU Grup PLN dan Independent Power Producer (IPP) saat ini kritis dan sangat rendah. Sehingga akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional,” tulis surat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
