Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. ASEAN Inter-parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC) - AIPMC menyerukan kepada negara-negara anggota serta organisasi-organisasi internasional untuk mengambil tindakan segera atas perlindungan dan pengakuan hak buruh migran di seluruh kawasan.
Masalah lemahnya perlindungan buruh migran dan pelanggaran hak buruh migran dan anak-anak mereka sudah jadi perhatian sejak lama, namun masalah ini menjadi isu yang semakin penting ke depannya. Rencana pembentukan satu masyarakat ASEAN tahun 2015 telah memberi harapan akan kebebasan bergerak bagi para pekerja di kawasan negara-negara ASEAN.
“Buruh migran dari Birma di Thailand, seperti buruh lainnya di kawasan ini, tidak mendapat perlindungan hukum yang menjamin hak-hak dasar warga negara. Mereka menghadapi masalah besar, bahaya dan kekerasan terus-menerus," demikian Eva Kusuma Sundari, Presiden AIPMC yang juga anggota DPR RI, Minggu (27/2).
Perlakuan buruk warga, baik itu di negara asal mereka maupun di luar, serta pengingkaran hak dasar mereka, kata Eva, tak dapat diterima lagi di ASEAN di abad 21 ini. Hal ini menjadi masalah internasional yang harus segera diatasi di tingkat nasional, bilateral dan internasional.
Dijelaskan, fokus dan perhatian terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung di Myanmar saat ini luar biasa, tapi tidak terhadap jutaan buruh Birma yang tinggal di luar negara mereka.
"Anggota AIPMC dan politisi dari negara-negara ASEAN telah bertemu dengan LSM dan pejabat pemerintah Thailand hari ini. Kemarin sebagai bagian dari kunjungan misi pencarian fakta selama tiga hari serta misi peningkatan kesadaran untuk memberi perhatian lebih pada lemahnya mekanisme perlindungan buruh migran Birma di Thailand, kelompok paling rentan dan paling tereksploitasi di ASEAN," paparnya.
Dalam pertemuan itu, hadir Kraisak Choonhavan, Wakil Presiden AIPMC dari Thailand, Muhammad Gamari Sutrisno, anggota DPR RI, Nova Riyanti Yusuf, anggota DPR RI, dan anggota kongres dari Filipina Walden Bello, intelektual terkemuka dan aktivis mewakili partai Akbayan di parlemen Filipina dan ketua komisi pekerja luar negeri Parlemen Filipina.
Mereka bertemu dengan LSM lokal dan pejabat pemerintah in Phang Nga, dan juga buruh-buruh migran yang dibina oleh Federation for Education and Development (FED).
FED adalah sebuah LSM bergerak di bidang pembelaan buruh-buruh migran dan induk dari sejumlah LSM yang bekerja dalam isu HAM, kesehatan, pendidikan dan berbagai sektor yang relevan dengan kehidupan buruh migran. (Rachmat Hidayat/Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
