kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Arahan Wapres saat pimpin rapat komite reformasi birokrasi nasional


Kamis, 15 Juli 2021 / 21:18 WIB
Arahan Wapres saat pimpin rapat komite reformasi birokrasi nasional
ILUSTRASI. Wakil Presiden Ma'ruf Amin.


Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melalui konferensi video, di Kediaman Resmi Wapres, Kamis (15/0).

Pada rapat tersebut, Wapres menekankan pentingnya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal dan tidak merugikan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Saya ingin mengingatkan bahwa penyederhanaan birokrasi harus dilaksanakan secara cermat, objektif, transparan, dan adil,” ucap Wapres, Kamis (15/7).

“Serta menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu kinerja organisasi dan juga tidak merugikan ASN dari sisi penghasilan dan karirnya,” imbuhnya.

Merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas yang telah diselenggarakan 5 November 2020, mengenai tenggat waktu peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, Wapres merasa perlu adanya evaluasi dari proses yang selama ini sudah berjalan.

Baca Juga: Dorong pasar modal syariah, Wapres: Perlu perluasan market yang inklusif

“Saat ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Juli 2021, dengan demikian kita perlu evaluasi capaian dan langkah tindak lanjut yang diperlukan,” ucap Wapres.

Kemudian, Wapres juga meminta agar para kementerian dan lembaga terkait dapat saling berkolaborasi untuk dapat mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi secara optimal.

“Saya minta juga Kemenkeu (Kementerian Keuangan), bekerja sama dengan Sekretaris Komite KPRBN, Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara), Kemenpan RB Menyusun konsep desain fungsionalisasi jabatan yang baru. Jangan sampai ada jabatan yang tidak diperlukan,” tegas Wapres.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan pentingnya reformasi birokrasi di dalam pengambilan keputusan dalam melayani masyarakat serta memaparkan fokus ruang lingkup penyederhanaan birokrasi yang saat ini tengah diupayakan.

Baca Juga: Masyarakat takut ke luar rumah, laju vaksinasi ikut menurun

“Sekarang Kemenpan RB dalam lingkup menyederhanakan birokrasi oleh seluruh kementerian dan lembaga, fokusnya pada transformasi organisasi, transformasi sistem kerja, dan transformasi jabatan (SDM aparatur). Reformasi birokrasi akan sangat menentukan kualitas pengambilan keputusan dalam konteks perizinan dan melayani masyarakat,” ucap Tjahjo.




TERBARU

[X]
×