Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu menjadi fokus pemerintah dalam menjaga pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menyampaikan, kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi investor harus benar-benar konsisten dilakukan oleh pemerintah. Terlebih lagi, dirinya menilai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023 bisa memperbesar risiko penyusutan lapangan kerja dan larinya investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
"Ini yang diharapkan konsisten. Jangan sampai tadi keluar Permenaker 18/2022 ngacak-ngacak lagi formula yang ada, ini message-nya ke investor jelek banget. Terutama adalah industri padat karya padahal Apindo itu sangat mensupport supaya industri padat karya banyak yang masuk," ujar Hariyadi dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023: Mengelola Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik, Senin (5/12).
Baca Juga: Apindo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Sentuh 5%
Hal ini lantaran,Hariyadi menilai bahwa investasi yang selama ini masuk ke Indonesia sangat rendah terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kemudian, stabilitas dalam negeri di 2023 perlu tetap di jaga menjelang pesta demokrasi 2024.
"Bertanding untuk bersanding. Jangan sampai nanti eh kalau gak milih si A gak boleh disholatin ya. Mudah-mudahan jangan sampai," katanya.
Dan terakhir adalah perlunya kolaborasi sektor swasta dan pemerintah. Hariyadi menilai bahwa kolaborasi tersebut selama ini belum berjalan sehingga hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia.
"Ini kita masih melihatnya belum jalan (kolaborasi). Pemerintah masih punya dunia sendiri , swasta juga punya dunia sendiri. Terus nanti kalau dalam keadaan babak belur, dua-duanya bonyok. Kolaborasinya belum jalan," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
