Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun depan akan berada pada kisaran 5,15% hingga 5,65% year on year (YoY).
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun depan didasarkan pada beberapa faktor determinan yang cukup kompleks sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 2023.
Seperti yang diketahui, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 masih penuh ketidakpastian, mulai dari inflasi global yang melonjak, pengetatan likuiditas dan kenaikan suku bunga, potensi krisis utang global, serta adanya potensi stagflasi.
Baca Juga: Fenomena PHK Massal di Indonesia Menjadi Puncak Kelesuan Ekonomi
"Ini range-nya seperti ini karena memang kita memandang uncertainty (ketidakpastian) masih sangat tinggi. Tapi kami yakin kalau di atas 5% pasti," ujar Hariyadi dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023: Mengelola Ketidakpastian Ekonomi di Tahun Politik, Senin (5/12).
Meski diselimuti ketidakpastian, Apindo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak akan masuk jurang resesi lantaran ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh positif di tengah ancaman global tersebut. Hanya saja, Apindo mencermati bahwa inflasi sudah meningkat dalam tahap yang cukup cepat.
Untuk itu, apabila tidak dikontrol maka akan mempengaruhi daya beli masyarakat, mempengaruhi kapasitas produksi sektor riil, sehingga inflasi perlu dikendalikan. Kemudian, penurunan omzet juga menghantui para pengusaha dikarenakan adanya ancaman resesi global.
Baca Juga: Sah! UMP DKI Jakarta 2023 Naik 5,6% Jadi Rp 4,9 Juta
"Permintaan yang terkait dengan lifestyle seperti tekstil, garmen , alas kaki dan terkait juga dengan furniture atau yang terkait dengan non pangan itu dropnya sangat besar," ungkapnya.
Hariyadi melaporkan, sudah ada penurunan permintaan seperti TPT dan sektor alas kaki yang permintaannya sudah mengalami penurunan 30% hingga 40%. Untuk itu, dengan kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperbesar badai pemutusan hubungan kerja dan penyusutan lapangan kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
