Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
DEPOK. Calon presiden Joko Widodo menawarkan program unggulan di bidang kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS). Namun, program itu dinilai tumpang tindih dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2014.
Jokowi bahkan dituding kubu Prabowo-Hatta telah membuat kebohongan besar dengan menawarkan KIS. Apa sebenarnya beda KIS dengan BPJS Kesehatan yang sekarang sudah ada itu?
Tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, Wijayanto Samirin, mengungkapkan KIS adalah penyempurnaan dari program BPJS Kesehatan yang sudah ada. Program itu akan memberikan akses kesehatan yang lebih luas kepada seluruh warga Indonesia.
"Jika biasanya pasien yang mendatangi pasien, KIS ini akan ada dokter keliling. Dokter yang nantinya akan datang," ungkap Wijayanto dalam acara diskusi di Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6).
Wijayanto menambahkan setiap warga yang memiliki KIS juga akan mendapatkan pelayanan kesehatan sampai di tingkat desa dengan memanfaatkan Posyandu. Di Posyandu, ujar dia, akan dibuat rumah sehat. "Akan ada 55.000 rumah sehat di seluruh Indonesia," sebut dia.
Tak hanya mengatasi penyakit, kata Wijayanto, melalui KIS pemerintahan yang dipimpin Jokowi berencana memberikan program perbaikan gizi. Jokowi, lanjutnya, bertekad memperbaiki gizi 28 juta penduduk Indonesian. "Mereka harus diisi dengan gizi yang bagus, bagian dari program ini penyediaan susu dan suplemen, makanan tambahan bagi ibu hamil," ucap Wijayanto.
Politisi Partai Nasdem, Fery Mursidan Baldan, yang juga masuk tim sukses Jokowi-JK, menambahkan cakupan pelayanan KIS akan lebih luas. Dia mencontohkan kartu BPJS hanya bisa digunakan untuk di wilayah tempat kartu itu diterbitkan.
Adapun KIS, ujar Fery, tidak akan memberi sekat wilayah bagi pelayanan kesehatan. "Kami juga akan gunakan database keanggotaan berdasarkan e-KTP. Sekarang ini banyak BPJS data fiktif. Makanya diterapkan e-KTP," imbuh dia.
Terkait masalah pembiayaan KIS, Fery mengatakan sudah ada perhitungan cermat yang dibuat. Pemerintah, kata dia, akan menanggung biaya kesehatan warga miskin. Sementara bagi warga yang berpenghasilan mencukupi, akan ada penetapan tarif yang dibayar perusahaan layaknya mekanisme BPJS Kesehatan yang sekarang berjalan. (Sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
