kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.443.000   4.000   0,28%
  • USD/IDR 15.405   0,00   0,00%
  • IDX 7.812   13,98   0,18%
  • KOMPAS100 1.184   -0,59   -0,05%
  • LQ45 959   0,88   0,09%
  • ISSI 227   0,13   0,06%
  • IDX30 489   0,88   0,18%
  • IDXHIDIV20 590   1,24   0,21%
  • IDX80 134   -0,05   -0,04%
  • IDXV30 139   -1,25   -0,90%
  • IDXQ30 163   0,24   0,15%

Anugerah Pandu Negeri 2024, Ketum IIPG: Penilaian Dilakukan Secara Independen


Jumat, 06 September 2024 / 22:24 WIB
Anugerah Pandu Negeri 2024, Ketum IIPG: Penilaian Dilakukan Secara Independen
ILUSTRASI. Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Rudiantara. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Indonesian Institute for Public Governance (IIPG) Rudiantara mengatakan bahwa penilaian 'Anugerah Pandu Negeri 2024' yang diberikan oleh lembaganya dilakukan secara independen.

"Selamat kepada siapa pun nanti yang menerima anugerah, dan bisa saya pastikan tidak ada intervensi. Jadi, penilaiannya adalah independen," kata Rudiantara dalam keterangannya yang diterima Jumat (6/9).

Baca Juga: Akhir Perayaan HUT ke-65 Astra Hadirkan Sosok-Sosok Inspiratif Bidang Kesehatan

Ia menjelaskan bahwa terdapat tim independen yang melakukan check and balances, hingga pengecekan ulang untuk memastikan hasil penilaiannya sesuai dengan lima prinsip good governance, yakni transparansi, independen, bertanggung jawab, akuntabel, maupun adil.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan karena anugerah tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, meliputi Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota yang dianggap mempunyai prestasi juara satu di bidang kinerja pemerintahan daerah. Kedua, dari aspek governansi atau dulu namanya tata kelola," ujarnya.

Baca Juga: Ini Berbagai Proyek Infrastruktur Telekomunikasi yang Dijalankan BAKTI Kominfo

Sementara itu, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu menjelaskan bahwa dalam konteks governansi pemerintahan, maka peningkatan kualitas sumber daya manusia diperlukan.

"Caranya adalah melakukan pelatihan-pelatihan. Caranya apa? Mengirim sumber daya manusia di institusi kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengatakan sumber daya manusia yang berkualitas dibutuhkan untuk meningkatkan governansi pemerintahan.

Selanjutnya: Masuk Radar UMA, Ini Pembelaan Petrosea (PTRO) Emiten Afiliasi Prajogo Pangestu

Menarik Dibaca: Igloo Ingin Tangkap Peluang dari Penetrasi Asuransi Rendah di Indonesia

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management Principles (SCMP) Mastering Management and Strategic Leadership (MiniMBA 2024)

[X]
×