Reporter: Riendy Astria, Noverius Laoli, | Editor: Edy Can
JAKARTA. Angkutan Umum tidak akan ditarik bayaran bila melalui jalan berbayar atau menggunakan sistem electronic road pricing (ERP). Beda halnya dengan pengendara sepeda motor.
Kepala Bidang Informasi Publik Pemerintah DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia mengatakan angkutan umum tidak akan turut serta dalam kebijakan sistem ERP. Sementara untuk sepeda motor, Cucu bilang kemungkinan bisa masuk sistem ERP. "Soalnya di Singapura saja bisa. Tapi kita lihat nanti," katanya, Jumat (24/6).
Pemprov DKI masih akan merumuskan jenis kendaraan yang ikut dalam sistem ERP ini. Cucu mengatakan pihaknya masih mempelajari sistem ERP yang telah dipakai di beberapa kota seperti Singapura dan London. "Pemerintah DKI akan mengambil keputusan apakah program ERP seperti di Singapura, London, atau buat program sendiri yang tepat di Jakarta," ujar Cucu.
Menurut Cucu, alat yang digunakan untuk pembayaran sedang disiapkan pemerintah pusat. Rencananya akan dibagikan secara gratis kepada pemilik kenderaan baik itu mobil pribadi maupun sepeda motor. Sehingga pemilik kendaraan hanya membeli pulsanya saja tetapi alatnya diberikan secara gratis. "Masalah teknisnya masih kita godok," terang Cucu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
