Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi Komisaris PT Pertamina (Persero). Hal itu menyusul komplain Presiden Joko Widodo terkait lambannya realisasi proyek investasi di Pertamina.
"Kita mendengar bagaimana Presiden Jokowi melakukan komplain dan protes kenapa proyek di Pertamina ini lamban. Saya mendengar, itu lambat karena untuk proyek di atas 30 juta dollar Direksi Pertamina butuh persetujuan Komisaris," kata Andre dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, seperti dikutip, Kamis (2/12/2021).
Andre memberi contoh sejumlah proyek yang membutuhkan persetujuan Komisaris. Di antaranya, proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin Complex Development di kawasan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Tuban.
Andre mengungkap, Direksi Pertamina harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan persetujuan dari Komisaris Pertamina terkait dua proyek tersebut.
Baca Juga: National Sugar Summit 2021 diharapkan merespons kondisi industri gula terkini
"Proyek RDMP di Balikpapan dan proyek Olefin di kawasan kilang TPPI Tuban itu persetujuan Komisarisnya menunggu sampai 6 bulan lebih. Bagaimana proyek investasi bisa berjalan cepat kalau persetujuan Komisaris tutrunnya 6 bulan lebih. Ini kita mau melakukan aksi korporasi yang cepat sesuai dengan arahan Presiden agar investasi jalan, atau kita mau berpolitik di dalam BUMN kita," kata Andre.
Andre menilai, tindakan Komisaris PT Pertamina ini telah menghambat realisasi proyek investasi di Pertamina. Tindakan itu juga dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Jokowi. Karenanya, Andre mengusulkan agar kinerja Komisari PT Pertamina dievaluasi.
"Ini perlu dievaluasi Pak Menteri. Saya mengusulkan bahwa proyek Pertamina di atas Rp 1 triliunlah yang perlu diberikan persetujuan oleh Komisaris. Itu pertama," kata Andre.
Baca Juga: Program peremajaan sawit rakyat PTPN V sudah terealisasi 9.894 Ha
"Kedua, persetujuan Komisaris itu harus ada jangka waktu yang jelas. Misal satu bulan untuk mengevaluasi, menginvestigasi, proyek itu. Bukan batas waktunya gak jelas. Sampai berbulan-bulan, sampai 6 bulan. Lalu kapan proyek investasinya dibangun. Akhirnya Presiden marah karena ada indikasi permainan politik nahan-nahan proyek supaya lama persetujuannya. Ini perlu dievaluasi juga Komisaris Pertaminanya," tegas Andre.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
