Reporter: Adi Wikanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Parlemen mempertanyakan skema pembatasan subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, DPR menganggap mekanismenya masih belum jelas dan bisa menimbulkan praktik pencurian BBM bersubsidi.
Sekadar Anda tahu, pemerintah berencana menjalankan sistem penyaluran BBM bersubsidi secara tertutup. Rencananya, mobil dengan tahun-tahun tertentu bakal dilarang menggunakan BBM bersubsidi.
Bagi DPR, rencana pemerintah tersebut bukanlah solusi yang pas. Sebab, pembatasan itu akan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. "Mekanismenya akan sulit dilaksanakan, ribet," kata Setya W. Yudha, anggota Komisi VII DPR, Kamis (22/7).
Sebab, dia menduga, bila rencana tersebut berjalan, penjualan BBM bersubsidi harus memilah-milah pembelinya. "Setiap pembelian harus mengecek Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), kan repot," kata Setya.
Selain itu, dia menilai, rencana pembatasan itu masih menimbulkan celah bagi pihak-pihak tertentu. "Nanti ada pemilik mobil baru yang memborong BBM bersubsidi dengan menggunakan mobil lamanya," kata Setya.
Menurut Setya, bila pemerintah ingin mengurangi beban subsidi, ada solusi yang lebih efektif. Antara lain dengan pajak progresif bagi pemilik mobil lebih dari satu unit. Kemudian, pajak progresif bagi pemilik mobil antik. "Hasil pajak progresif tersebut bisa saja dialokasikan ke BBM subsidi," kata Setya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
