kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   0,00   0,00%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Anggaran pertahanan naik terus, tahun 2013 Rp 77 T


Kamis, 09 Agustus 2012 / 19:20 WIB
Anggaran pertahanan naik terus, tahun 2013 Rp 77 T
ILUSTRASI. Harga emas Antam naik Rp 2.000 menjadi Rp 947.000 per gram


Reporter: Yudho Winarto |

JAKARTA. Sejak tahun 2004, Pemerintah terus menambah alokasi anggaran pertahanan. Ini terkait dengan kebijakan modernisasi alutsista. Rencananya, untuk tahun 2013, anggaran pertahanan akan menembus Rp 77 triliun.

"Anggaran pertahanan dari tahun ke tahun meningkat. Di 2004, anggaran pertahanan Rp 21,07 triliun, 2009 Rp 33,67 triliun, 2012 Rp 72,54 triliun. Insya allah tahun depan, Rp 77 koma sekian triliun," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Mabes TNI, Kamis (9/8).

SBY mengakui, langkah pemerintah memodernisasi alutsista yang dirancang dalam waktu lima tahun mendapat reaksi dari dunia internasional. Ia menyampaikan, tidak ada niatan Indonesia melakukan hal yang tidak sepatutnya. "Tidak ada niatan lakukan agresi," katanya.

Alasan modernisasi semata-mata lantaran sudah lama tidak melakukannyanya dan banyak tugas non perang. Kebetulan saat ini perekonomian juga tumbuh positif.

Masih ada yang nyangkut di DPR

Karena nilainya naik dalam jumlah besar, SBY berpesan supaya anggaran dikelola dan direncanakan dengan baik. "Kalau ada perubahan rencana, lakukan sepanjang diperlukan dalam pengadaan alutsista, harus ada kehandalan sistem," tegasnya. SBY menegaskan tidak ingin ada penyimpangan dalam pengadaan alutsista yang akan bermasalah di kemudian hari.

Ia sendiri menilai pelaksanaan dan perencanaan alutsista secara umum semakin baik. Namun, sejauh ini masih ada anggaran yang alokasinya belum mendapatkan persetujuan DPR RI.

"Saya dengar masih ada yang dibintangi DPR RI. Saya minta Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan bicara baik-baik," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×