Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) di 2025 naik signifikan dibandingkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dan hasil rapat kerja (raker) postur sementara APBN di DPR.
Menariknya, kenaikan anggaran K/L ini terjadi setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hasil pembahasan RAPBN 2025 kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, Senin (8/10).
Hal tersebut juga ditegaskan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (9/10).
"Jadi kami sudah sisir, ditampilkan kepada bapak presiden terpilih dan dia betul-betul meneliti satu persatu bersama Ibu Menteri dan pak Wamen," ujar Isa di Rapat Banggar.
Isa menjelaskan, anggaran belanja K/L naik menjadi Rp 1.160,08 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1.094,65 triliun dalam postur sementara dan sebesar Rp 976,78 triliun dalam RAPBN 2025.
"Jadi ada peningkatan yang signifikan," katanya.
Baca Juga: Biayai Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Dapat Anggaran Rp 71 triliun
Isa menegaskan, alokasi anggaran tersebut juga sudah menampung tambahan-tambahan alokasi anggaran yang telah disepakati atau yang diarahkan oleh presiden terpilih.
"Mulai dari MPR, kemudian DPR, dan seterusnya ini adalah angka-angka terakhir setelah kita memperhitungkan raker banggar yang terakhir plus arahan dari bapak presiden terpilih," jelas Isa.
Berdasarkan paparannya, ada beberapa lima kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar, di antaranya Kementerian Pertahanan sebesar Rp 166,26 triliun, Polri sebesar Rp 126,62 triliun, Kementerian PUPR sebesar Rp 116,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,6 triliun dan Kemenbudristek sebesar Rp 93 triliun.
Meski begitu, Isa memastikan kenaikan anggaran K/L tersebut tidak akan menyebabkan pelebaran defisit anggaran yang saat ini ditetapkan sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% Produk Domestik Bruto (PDB).
"(Anggaran K/L naik) hanya digeser-geser dari non K/L setelah konsultasi dengan presiden terpilih (Prabowo Subianto) dan sudah ditentukan itu. Jadi defisit tetap," kata Isa.
Sebelumnya, Sri Mulyani bersama Thomas Djiwandono telah melaporkan perkembangan pembahasan RUU APBN 2025 kepada Prabowo Subianto mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
"Arahan beliau (Prabowo) sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029," kata Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya @smindrawati.
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Subsidi Pajak untuk Dunia Usaha Rp 8,2 Triliun Pada 2025
Tidak hanya terkait RAPBN 2025, Sri Mulyani juga menyampaikan pelaksanaan APBN 2024 dan outlooknya yang akan ditutup Desember 2024 di bawah presiden terpilih.
"Dengan demikian beliau mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan," katanya.
Selanjutnya: Kemenperin Buka Kelas Vokasi Industri Internasional Pertama di Jepang
Menarik Dibaca: Syarat Lengkap, Tokocrypto Kantongi Lisensi Pedagang Fisik Aset Kripto
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
