Sumber: TribunNews.com | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum seolah belum rela dirinya dijerat menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus gratifikasi Hambalang.
Saat memberikan keterangan pers di kediamanya Duren Sawit, Jakarta Timur Jumat (10/1/2014), Anas sempat menyebut pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jeddah Senin (4/1/2013) setahun silam.
"Pasti ingat ada pidato politik dan hukum Pak SBY yang sangat monumental dari Jeddah. Dari Tanah Yang Mulia, beliau meminta kepada KPK untuk segera mengambil kesimpulan yang konklusif. Kalau salah ya salah, kalau tidak salah ya saya ingin tahu kenapa tidak salah. Kira-kira begitu lah," kata Anas.
Tak jelas maksud Ketua Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) itu kembali membahas pidato SBY. Menurutnya tidak pernah ada pernyataan SBY yang sefenomenal itu terkait kasus hukum.
"Yang saya tahu, belum pernah Pak SBY bikin statement hal yang sama kepada kasus-kasus yang lain. Tentu itu bermakna spesial buat saya. Karena waktu itu beliau adalah Ketua Dewan pembina, Majelis Tinggi, Dewan kehormatan," katanya.
Anas yang biasanya enggan berspekulasi menduga, situasi Partai Demokrat menjadi latar belakang SBY ikut campur kepentingan Partai Demokrat.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan, setelah kunjungan kenegaraan ia akan melakukan ibadah umrah. Doa khusus akan dipanjatkan, meminta petunjuk terkait kisruh partainya.
"Saya akan memohon petunjuk Allah agar saya dituntun mengambil keputusan yang baik. Menyelamatkan Partai Demokrat tentu solusi yang akan saya pilih. Nanti tentu benar-benar rasional. Semua itu bisa terlaksana setelah mendapat ridho dari Allah," ujar Yudhoyono di Jeddah, Senin (4/1/2013).
SBY berjanji akan segera memberikan keputusan."Jika sudah selesai ibadah, saya akan berikan pernyataan. Saya akan lihat nanti yang paling baik seperti apa," kata Yudhoyono lagi.
Yudhoyono menambahkan, yang dibutuhkan Partai Demokrat saat ini adalah solusi dan menemukan faktor-faktor yang menyebabkan merosotnya dukungan partai menjadi 8 persen.
Selain itu, Presiden juga memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelesaikan kasus korupsi secara konklusif. "Apa yang dilakukan oleh sejumlah kader Demokrat itu, kalau salah ya kami terima memang salah. Kalau tidak salah maka kami juga ingin tahu kalau itu tidak salah," kata dia.
"Termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbanigrum, yang juga diperiksa dan dicitrakan publik secara luas di tanah air sebagai bersalah atau terlibat dalam korupsi," tambahnya. (Wahyu Aji)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
