| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 2.407.000 24.000 1,01%
USD/IDR 16.580 -17,00 -0,10%
IDX 8.125 73,58 0,91%
KOMPAS100 1.120 14,21 1,28%
LQ45 780 7,86 1,02%
ISSI 292 2,64 0,91%
IDX30 406 2,01 0,50%
IDXHIDIV20 454 0,57 0,13%
IDX80 123 1,36 1,12%
IDXV30 131 1,14 0,88%
IDXQ30 128 0,32 0,25%

Anak Buah Purbaya Sebut Penyelesaian Utang Proyek Woosh Idealnya Ditangani Danantara

Kamis, 16 Oktober 2025 / 17:32 WIB

ILUSTRASI. Sejumlah calon penumpang menunggu kedatangan kereta cepat Whoosh di peron Stasiun Whoosh Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (23/3/2025). PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meningkatkan jumlah perjalanan kereta menjadi 62 perjalanan per hari atau naik 20 persen dibandingkan dengan periode Lebaran tahun lalu dan menyiapkan 808.946 kursi dalam 1.346 perjalanan Whoosh selama periode Angkutan Lebaran 2025. ANTARA FOTO/Abdan Syakura/rwa.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa permasalahan utang jumbo proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) saat ini masih dalam proses diskusi bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Namun Suahasil menekankan, penanganan utang jumbo KCJB tersebut idealnya dilakukan oleh Danantara, mengingat kebijakan saat ini menempatkan dividen BUMN, yang menjadi sumber pendanaan Danantara di bawah pengelolaan lembaga tersebut.

"Ini kan juga berproses ya, jadi untuk yang KCIC kita lihat seperti apa. Tapi kalau poinnya dari Kementerian Keuangan adalah saat ini yang namanya dividen BUMN itu sekarang masuknya ke Danantara. Sehingga memang penanganan dari permasalahan yang ada di BUMN idealnya adalah dari Danantara," ujar Suahasil kepada awak media usai agenda "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Wamenkeu menambahkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan untuk menanggung beban utang tersebut, namun hal itu hanya berlaku jika ada penugasan khusus dari pemerintah.

"Kalau memang ada penugasan, APBN bisa masuk. Tapi kalau penanganan permasalahan, harusnya kita bicarakan bersama saja," tegasnya.

Pernyataan Suahasil ini sekaligus menegaskan sikap Kementerian Keuangan yang mendorong peran Danantara sebagai solusi utama dalam menyelesaikan masalah pendanaan dan utang proyek KCJB, sejalan dengan fungsi Danantara sebagai holding investasi yang mengelola aset dan dividen BUMN.