Reporter: RR Putri Werdiningsih | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Amir Syamsuddin sepertinya bosan menanggapi masalah yang menimpa Partai Demokrat belakangan ini. Keluh kesah itu disampaikannya seusai menggelar rapat dengan komisi III DPR siang ini (6/3).
"Saya itu menteri, tidak berkomunikasi sebagai utusan dari Demokrat," ujar Amir saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/3). Menurutnya, masalah yang terjadi di partai Demokrat cukup ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Sebab, kata Amir, saat ini dia bukanlah utusan dari Partai Demokrat. "Sekarang Anda bertanya ke DPP saja, kalau saya jawab, nanti Menteri di bilang mengurus partai," kata Amir yang menolak pertanyaan terkait partai Demokrat.
Amir Syamsuddin yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat bilang, pihaknya akan melakukan konsultasi ke KPU untuk menyelesaikan masalah pasal 57 UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
Menurutnya, partai berlambang mercy itu ingin mengetahui pandangan KPU terkait adanya kewajiban tanda tangan Ketua Umum saat penyerahan Daftar Caleg Sementara (DCS) 9 April. Kekisruhan itu muncul setelah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mundur karena terjerat kasus Hambalang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
