kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.416.000   13.000   0,54%
  • USD/IDR 16.716   -9,00   -0,05%
  • IDX 8.701   43,74   0,51%
  • KOMPAS100 1.192   9,86   0,83%
  • LQ45 857   8,90   1,05%
  • ISSI 313   3,67   1,19%
  • IDX30 441   3,08   0,70%
  • IDXHIDIV20 510   2,90   0,57%
  • IDX80 134   1,32   1,00%
  • IDXV30 140   0,58   0,42%
  • IDXQ30 140   0,80   0,58%

Ambang Batas Diturunkan, Pemerintah Sasar Lebih Banyak UMKM Kena Pajak


Selasa, 17 Desember 2024 / 17:03 WIB
Ambang Batas Diturunkan, Pemerintah Sasar Lebih Banyak UMKM Kena Pajak
ILUSTRASI. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Pemerintah akan menyasar penerimaan pajak yang lebih banyak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah akan menyasar penerimaan pajak yang lebih banyak dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasalnya, pemerintah akan menurunkan ambang batas atau threshold UMKM dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 3,6 miliar setahun.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso membenarkan adanya penurunan ambang batas UMKM yang juga merupakan rekomendasi dari OECD.

"Sebenarnya kan memang untuk rencana penurunan sudah sempat disampaikan oleh Bu Menkeu (Sri Mulyani), pak Menko (Airlangga Hartarto) dibeberapa kesempatan. Karena kemarin kan ada semacam catatan rekomendasi OECD juga," ujar Susiwijono kepada awak media di Jakarta, Selasa (17/12).

Baca Juga: Lengkap, Ini Paket Perdana Stimulus Ekonomi Prabowo Subianto

Ia menjelaskan, penurunan ambang batas tersebut juga bertujuan untuk memperluas basis pajak yang lebih adil.

Pembahasan mengenai perubahan threshold ini juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam sistem pajak serta lebih selaras dengan praktik yang diterapkan di negara-negara lain.

"Ini supaya thresholdnya disesuaikan dengan beberapa best practice di beberapa negara. Ini juga untuk masalah keadilan dan perluasan tax base-nya," katanya.

Kendati begitu, Susi menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah menyiapkan kebijakan mengenai perpanjangan skema PPh Final 0,5% di 2025. Setelah itu, barulah pembahasan terkait penurunan ambang batas UMKM akan dilanjutkan.

Jika disepakati, perubahan ambang batas tersebut akan tercermin dalam perubahan regulasi yang akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Pembahasan kan sedang dilakukan, ya masih dibahas intinya. Ya itu, nanti begitu hitung-hitungnya teryata kita sepakati kebijakannya akan diturunkan thresholdnya, di regulasinya kan pasti harus dirubah nanti," terang Susiwijono.

Baca Juga: Berlaku 2025, Ini Daftar Barang Kena PPN 12%, Cek Dampaknya Terhadap Perekonomian

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×