kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Amankan demo buruh di depan gedung DPR, 6.000 personel gabungan disiapkan


Senin, 20 Januari 2020 / 09:37 WIB
Amankan demo buruh di depan gedung DPR, 6.000 personel gabungan disiapkan
ILUSTRASI. Ratusan buruh dari berbagai serikat buruh melakukan aksi pada peringatan Hari Buruh Internasional May Day di depan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (1/5/2019).


Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kepolisian dan TNI mengerahkan sekitar 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa serikat kerja di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Unjuk rasa bakal digelar terkait penolakan serikat kerja terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law.

Baca Juga: RUU Pertanahan masuk prolegnas prioritas tahun 2020

"Kita sudah siapkan sebanyak 6.013 personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan demo tersebut," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi.

Dikonfirmasi terpisah, Kasubdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengatakan, rekayasa lalu lintas di sekitar gedung DPR RI akan diberlakukan situasional.

"Untuk rekayasa lalu lintas, nanti sifatnya situasional," ungkao Fahri. Aksi unjuk rasa serikat pekerja tersebut tidak hanya dilakukan di Jakarta.

Baca Juga: Pemerintah akan bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) untuk tampung investasi

Aksi serupa juga digelar di sejumlah kota besar di seluruh Indonesia seperti di Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Presiden Konferensi Serikat Pekerjaan Indonesia (KSPI) Saiq Iqbal menjelaskan enam alasan penolakan dari serikat buruh terkait dengan RUU Omnibus Law, yakni menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, dan fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas.

Baca Juga: Ini Pandangan Pebisnis dan Pekerja atas RUU Cipta Lapangan Kerja

Alasan lainnya adalah lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing (TKA) unskill, jaminan sosial terancam hilang, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. (Rindi Nuris Velarosdela)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "6.000 Personel Gabungan Amankan Demo Buruh di Depan Gedung DPR RI Hari Ini"
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU

[X]
×