Reporter: Herlina KD | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Kenaikan defisit anggaran dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) 2011 menjadi 2,1%, berimbas meningkatnya dana pendidikan. Pasalnya, 20% dari total dana APBN wajib dialokasikan untuk dana pendidikan.
Secara otomatis dana pendidikan akan bertambah sekitar Rp 14,4 triliun. Ini lantaran, dalam usulan APBN P 2011 yang diajukan ke DPR, anggaran pemerintah naik dari Rp 1.229 triliun menjadi Rp 1.313 triliun.
Namun, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah masih belum menyiapkan program untuk menampung tambahan alokasi dana pendidikan ini. "Sedang disiapkan, tapi saya belum tahu programnya apa saja karena basisnya adalah program yang akan dijalankan," ujarnya usai Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (7/7).
Dia menambahkan, kemungkinan dana pendidikan ini akan dialokasikan kepada dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Hanya saja, Anny masih enggan merinci berapa besar alokasi dana pendidikan tambahan yang akan dikucurkan ke masing-masing kementerian itu. "Saya belum bisa menyebut angkanya, karena harus dibahas di komite pendidikan yang dipimpin wakil presiden," jelasnya.
Selama ini, kata Anny realisasi penyerapan anggaran pendidikan relatif baik terutama realisasi program-program utama seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hanya saja, lanjutnya, program yang terkait dengan Kementerian Pendidikan Nasional sedikit tersendat, karena mereka sedang melakukan reorganisasi.
Anny bilang, saat ini, kemendiknas sedang menata kembali struktur kementeriannya, seperti menambah unit eselon I. Imbasnya, "Kemendiknas melakukan penyesuaian lagi terhadap programnya. Mungkin ada yang pindah ke eselon lain, dan itu juga harus ada revisi anggaran," katanya. Meski begitu, dia menyebut, kemendiknas telah berjanji mempercepat penyerapan anggarannya.
Adapun, hingga semester I tahun ini, realisasi penyerapan anggaran Kemendiknas diperkirakan hanya sekitar 18,9% dari total pagu anggaran yang sebesar Rp 55,6 triliun. Menurut Anny, hal ini lebih dikarenakan reorganisasi di internal kemendiknas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
