Reporter: Bidara Pink | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berharap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kuat untuk menjadi peredam ketidakpastian (shock absorber) yang bakal terjadi di tahun 2023.
Apalagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui melihat awan mendung bergelayut di prospek pertumbuhan ekonomi global tahun depan. Menurutnya, awan mendung ini berpotensi menuntun perekonomian global jatuh pada jurang resesi.
Direktur Center of Econonomic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, memang kinerja APBN yang sehat dibutuhkan untuk menjadi bantalan ketika terjadi ancaman resesi global. Dalam hal ini, kualitas belanja perlu ditingkatkan.
"Belanja negara ini dibutuhkan untuk menjaga perekonomian. Harusnya, belanja yang digenjot adalah belanja yang efektif, seperti perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat," tutur Bhima kepada Kontan.co.id, Kamis (29/9).
Baca Juga: Alasan Pemerintah Targetkan Kemiskinan Turun Hingga 7,5% pada 2023
Menurut Bhima, baiknya pemerintah mengalokasikan sekitar 4% hingga 5% produk domestik bruto (PDB) untuk anggaran belanja perlindungan sosial. Bila pemerintah memenuhi syarat ini, ia yakin daya beli masyarakat akan terjaga, terutama masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin.
Tambahan alokasi belanja perlindungan sosial ini bisa didapat dari refocussing dan realokasi anggaran, bukan dengan menambah anggaran secara keseluruhan. Apalagi, mengingat pada tahun 2023 pemerintah harus membawa defisit anggaran kembali ke bawah 3% PDB untuk konsolidasi fiskal.
Selain itu, Bhima juga menyarankan untuk refocussing belanja yang berkaitan dengan birokrasi untuk tambahan subsidi energi dan pupuk, serta untuk memberi bantuan terhadap sektor pertanian dan UMKM. Apalagi, sektor UMKM ini terbukti kuat dalam menghadapi krisis yang pernah melanda dunia.
"Jadi, untuk belanja-belanja yang memang tidak urgent, bisa dihemat atau dieman-eman. Kalau belanja yang sifatnya menahan goncangan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, ini harus ditambah dan harus jadi fokus pemerintah," tandas Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
