Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L) yang baru-baru ini ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai dirasakan dampaknya oleh aparatur sipil negara (ASN).
Para abdi negara menceritakan dampak efisiensi anggaran di instansinya masing-masing terasa dalam aktivitas kerja sehari-hari. Bahkan untuk kebutuhan air minum dan konsumsi, efisiensi turut dilakukan.
Menurut penuturan salah satu ASN, Abigail (bukan nama sebenarnya), ia dan rekan-rekan sekantornya melakukan iuran untuk membeli galon air mineral.
Pasalnya, saat ini instansi tempatnya bekerja tak lagi menyediakan fasilitas galon untuk air minum.
Baca Juga: Kabar Gembira! Istana Pastikan Gaji ke-13 dan THR PNS Tetap Cair
Patungan dilakukan untuk membeli sejumlah galon sekaligus agar nantinya kebutuhan air minum di kantornya aman.
"Karena fasilitas air galon udah enggak ada, jadi kami pada patungan untuk beli galon. Satu orang Rp 20.000, Rp 10.000 untuk beli beberapa galon sekaligus supaya tidak bolak balik membeli," kata Abigail kepada Kompas.com, Jumat (7/2/2025).
Selain efisiensi air minum, Abigail juga menyebut kantornya juga mengurangi pemakaian listrik dan lift. Namun, untuk pengurangan dua fasilitas tersebut menurutnya tidak menjadi terlalu memberatkan.
ASN yang berkantor di instansi pusat yang berada di Jakarta Selatan itu menilai jika pemakaian listrik dan lift lebih dihemat justru baik.
Tetapi, untuk persediaan air minum, menurut Abigail sangat penting untuk menjaga kesehatan selama bekerja.
"Untuk air galon, itu kan butuh banget ya, apalagi kita kerja di ruangan, yang kebanyakan duduk," tuturnya.
Senada, seorang ASN yang berkantor di Jakarta Timur bernama Ratna (bukan nama sebenarnya) juga merasakan efisiensi air minum di instansi tempatnya bekerja. Selain air minum yang ditiadakan, menurut Ratna fasilitas makan siang dan snack box rapat internal juga dihapus.
Baca Juga: Progres Fisik IKN Tahun 2025 Belum Ada, Menteri PU: Anggaranya Diblokir Semua
"Tidak ada lagi makan dan snack box rapat internal, semua membawa makanan dan minuman masing-masing," tuturnya.
"Juga tidak disediakan galon air mineral lagi, semua membawa minuman sendiri masing-masing dari rumah," jelas Ratna pada Jumat.
Untuk perjalanan dinas, kantor tempat Ratna bekerja pun menerapkan efisiensi perjalanan dinas luar kota. Sementara itu untuk dinas dalam kota harus menggunakan kendaraan operasional kantor saja.
Ratna mengungkapkan, perjalanan dinas luar kota mayoritas akan diganti dengan Zoom meeting.
"Kecuali urgent dan mengharuskan hadir secara langsung di luar kota. Itu pun dilakukan dengan selektif," tegasnya.
"Kami juga diminta untuk mengefektifkan papperless, dan online (elektronik), meminimalisir penggunaan kertas untuk surat dinas dan lain-lain, krn ditiadakan anggaran untuk ATK," tambah Ratna.
Sementara itu, ASN yang berkantor di Jakarta Pusat, Nadya (bukan nama sebenarnya), mengatakan instansinya menerapkan penghematan untuk air minum dan tisu toilet. Selain itu, jam kerja menjadi lebih ketat, yakni pukul 07.30 WIB sampai 16.00 WIB.
"Efisiensi yang terasa untuk penghematan air minum, pemakaian tisu toilet," ungkap Nadya pada Jumat.
"Jam kerja pada 07.30-16.00, di luar jam tersebut, listrik dipadamkan tapi dengan diberitahu dulu ke pegawai," katanya.
Baca Juga: ASN Jawa Tengah Dilarang Beli Elpiji 3 Kg, Melanggar? Siap-Siap Kena Sanksi!
Harapan dari penghematan anggaran
Meski terpaksa cepat beradaptasi dengan kebijakan efisiensi, para ASN masih menyimpan harapan agar anggaran yang dipotong bisa digunakan secara maksimal.
Menurut Ratna, ia ingin agar anggaran yang disebut akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis bisa lebih tepat sasaran.
"Harapannya efisiensinya ini bisa maksimal, tepat sasaran untuk pemenuhan makan bergizi buat anak dan ibu hamil. Karena saya juga punya anak yang menikmati makan bergizi di sekolahnya," ungkap Ratna.
Selain itu, Ratna juga berharap agar efisiensi tidak sampai merambah atau mengurangi gaji ke-13 dan THR (gaji ke-14).
Sebab menurutnya THR dan gaji ke-13 itu salah satu sumber penghasilan utk kebutuhan keluarga.
"Terutama anak-anak saat mulai masuk sekolah dan perayaan hari raya yang memang dibutuhkan pembiayaan yang lebih di banding hari-hari biasa," tambahnya.
Sementara itu, Nadya juga berhadap seluruh efisiensi yang dilakukan bisa dimanfaatkan secara tepat sasaran. Ia juga mengharapkan efisiensi diterapkan di semua kementerian dan lembaga.
Baca Juga: Tunggakan Rusun Jakarta Capai Rp 95,5 Miliar, Penghuni Tak Bayar Bertahun-tahun
"Harapannya, semua K/L dikenai efisiensi, agar beban K/L yang saat ini kena efisiensi bisa berkurang," tutur Nadya.
Adapun sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun. Adapun efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.
Meski demikian, rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).
Pesan untuk ASN
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Nasional Zudan Arif Fakhrullah mengajak aparatur sipil negara (ASN) melakukan adaptasi untuk merespons kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Zudan yang juga merupakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu, kebijakan efisiensi bisa menguji ketangguhan sistem kerja birokrasi.
"Sebagai Ketua Umum Korpri saya mengajak kepada seluruh anggota untuk adaptif dengan kebijakan ini dan mencari cara cara kerja baru yang lebih inovatif dan efisien agar kinerja tetap tinggi," ujar Zudan saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).
Baca Juga: Sri Mulyani: THR dan Gaji ke-13 ASN Sudah Dianggarkan
Ia menjelaskan, inovasi kerja oleh ASN bisa dilakukan misalnya dengan konsultasi via daring dan penggunaan tanda tangan digital. Zudan juga mengajak ASN merubah mindset bahwa kantor itu bisa di mana saja.
"Sehingga kita bisa bekerja dari manapun, disiapkan instrumen pencatatan kinerja online di instansi dan lain lain," kata Zudan.
"Kita syukuri kebijakan ini sekaligus untuk menguji ketangguhan sistem kerja di birokrasi," tegasnya.
Selanjutnya: Revisi Aturan Tatib DPR Menuai Sorotan Publik, Apa Isinya?
Menarik Dibaca: Resep Pai Cokelat Mini Tanpa Oven, Renyah dan Lumer di Mulut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
