Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo diprediksi tidak akan soft landing atau berjalan mulus jika tetap memaksakan anaknya, Kaesang Pangarep, maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hamid Awaluddin dalam program Gaspol! di Youtube Kompas.com, Jumat (23/8/2024).
Hamid mengatakan bahwa masyarakat sudah sangat marah dan muak melihat kondisi bangsa belakangan ini yang disebabkan langkah Jokowi yang tetap memaksakan kehendaknya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Hadiri Pembukaan Kongres Ke-6 PAN
Bahkan, ia menyebut kondisi Tanah Air saat ini sudah menjurus ke arah krisis politik.
"Oh dia tidak soft landing kalau tetap begini, orang muak, semua diakali, tidak akan soft landing. Kalau dia tetep keukeh mempertaruhkan segalanya hanya karena kepentingan anak, termasuk kepentingan menantu," tegas Hamid.
"Tidak akan soft landing. Orang marah. Itulah awalnya krisis politiknya," sambung dia.
Di sisi lain, Hamid menilai, apabila Jokowi tetap berambisi meloloskan revisi Undang-Undang Pilkada, justru hal itu akan memberatkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Oleh karena itu, Prabowo melalui legislator Partai Gerindra di DPR harus konsisten untuk tidak mengesahkan revisi UU Pilkada.
Bahkan, Prabowo juga perlu mempelopori penolakan revisi UU Pilkada terhadap Koalisi Indonesia Maju (KIM) agar tidak menjadi beban pada pemerintahannya ke depan.
"Seharusnya. Pak prabowo harus konsisten dengan ucapan Dasco, tidak ada revisi, pelopori koalisi. Dan dia tidak mewarisi beban itu ke depan," terang dia.
Diketahui, DPR sempat menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penurunan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.
Baca Juga: Begini Peta Kekuatan Politik Pilkada 2024 di Daerah Strategis
Tak sedikit yang menuding manuver DPR yang menganulir putusan MK merupakan "pesanan" Istana guna membangun dinasti politik Jokowi sebelum mengakhiri masa jabatannya.
Akan tetapi, langkah DPR mendapat reaksi keras dari masyarakat yang langsung berdemonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di depan Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Dampak besar dari unjuk rasa tersebut, DPR akhirnya membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada yang sedianya dilakukan Kamis kemarin.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Diprediksi Tak Akan "Soft Landing" jika Tetap Paksakan Kaesang Maju Pilkada", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/08/23/19422691/jokowi-diprediksi-tak-akan-soft-landing-jika-tetap-paksakan-kaesang-maju.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
