Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Departemen Komunikasi dan Informatika menghimbau kepada seluruh instansi pemerintah untuk menggunakan open source software (0SS) sebagai solusi utama penggunaan software legal. Sebab, hal ini bisa menghemat belanja software pemerintah dan meningkatkan keamanan informasi negara.
"Kami menargetkan akhir tahun ini sebanyak 90% instansi sudah menggunakan software legal," ujar Cahyana Ahmadjayadi, Dirjen Aplikasi Telematika, Depkominfo, hari ini (15/7).
Tanggal 30 Maret 2009 lalu, telah keluar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. SE/01/M.PAN/3/2009 terkait pemanfaatan perangkat lunak dan OSS. Surat edaran itu meminta kepada pimpinan instansi untuk melakukan pengawasan penggunaan perangkat lunak dan melakukan migrasi ke OSS atau software legal paling lambat tanggal 31 Desember 2011. "Untuk itu, kami akan mendukung instansi pemerintah untuk melakukan migrasi ke OSS," papar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
