Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Penasihat tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, menilai, kritik yang dilontarkan Prabowo mengenai kebocoran keuangan negara bukan untuk menyerang calon wakil presidennya, Hatta Rajasa.
Pernyataan Prabowo itu merupakan kritik atas kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekaligus menjadi janji Prabowo untuk memperbaiki keuangan negara.
"Sebagai seorang pemimpin, kekurangan-kekurangan dan kelemahan obyektif harus diperbaiki tanpa berpretensi menjelekkan kepemimpinan saat ini," kata Akbar di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Senin (16/6).
Sebelum mencalonkan diri sebagai wapres mendampingi Prabowo, Hatta adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Menurut Akbar, kritik Prabowo bukan tanpa alasan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad sebelumnya telah menyampaikan adanya potensi kebocoran keuangan negara dalam jumlah fantastis.
"Jadi dia tokoh yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Dia tepat untuk memimpin Indonesia yang kompleks," katanya.
Akbar mengatakan, banyak hal yang telah dicapai pada masa kepemimpinan SBY selama 10 tahun terakhir. Salah satunya, sifat SBY yang tegas.
Sebelumnya, Prabowo berjanji akan menutup kebocoran negara atau kehilangan kekayaan negara yang angkanya diprediksi mencapai Rp 1.000 triliun per tahun. Prabowo mengatakan, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat jika bisa menguasai kekayaan sendiri dan tidak membiarkan kekayaan negara mengalir ke luar negeri.
"Tim pakar kami gunakan angka Rp 1.000 triliun yang hilang. Rp 1.000 triliun saja sudah fantastis, di sinilah rencana kami, Prabowo dan Hatta, untuk mengamankan. Jika kami terima mandat nanti, ini sasaran kami ingin tutup kebocoran Rp 1.000 triliun itu," kata Prabowo dalam acara debat capres-cawapres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6).
Tema debat kali ini mengenai "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial". Prabowo mengatakan, menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, kekayaan negara yang hilang setiap tahunnya sekitar Rp 7.200 triliun. Menurut dia, uang negara yang hilang tersebut bisa menjadi modal untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat. "Pendidikan gratis, kesehatan gratis, masalahnya dari mana uangnya? Dari mana sumber daya untuk kita pakai?" ucap Prabowo. (Dani Prabowo
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
