kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Akbar Tandjung: Golkar tak akan masuk pemerintahan


Senin, 18 Agustus 2014 / 05:50 WIB
Akbar Tandjung: Golkar tak akan masuk pemerintahan
ILUSTRASI. Pada hari Jumat (3/3), harga emas mencapai level tertinggi dua minggu dan menuju kenaikan mingguan pertama dalam lima minggu.


Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

BOGOR. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung, mengatakan, Golkar akan tetap mengawal pembangunan dari luar pemerintahan. Golkar akan mengkritisi kinerja pemerintah selama lima tahun ke depan.

"Menurut kami jika itu yang terbaik untuk memperkuat partai-partai politik, untuk turut mengawal pembangunan bangsa lima tahun ke depan," ujar Akbar seusai mengikuti upacara hari kemerdekaan RI di Lapangan Nusantara Polo Club, Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (17/8).

Ia menolak menyebut Golkar sebagai partai oposisi. Menurut dia, Golkar sebagai kekuatan penyeimbang, akan mengkritisi kerja pemerintah demi kepentingan bangsa dan negara.

Partai Golkar belum pernah berada di luar pemerintahan. Politikus senior Partai Golkar, Fahmi Idris, yakin Golkar tidak akan memilih berada di luar pemerintahan. Golkar akan selalu bersama pemerintah karena pengalaman partai tersebut selalu dekat dengan pemerintahan.

Saat ini Golkar menjadi salah satu partai yang tergabung dalam koalisi Merah Putih. Koalisi ini mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres 2014. Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli lalu menetapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2014.

Hasil itu diperkarakan oleh kubu Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai, hasil tersebut tidak sah karena ada indikasi kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu. (Arimbi Ramadhiani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×