Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Riset INDEF Berly Martawardaya mengatakan, di tengah kondisi saat ini ekonomi perlu diperlambat. Sebab, ekonomi tidak akan bangkit sampai pandemi dapat ditekan.
“Para pemimpin kita ini perlu pola pikir dokter, need to stop to safe, karena ekonomi bisa dibangkitkan, kita tahu tools nya banyak, fiskal-moneter, tapi nyawa manusia tidak bisa bangkit lagi,” ujar Berly dalam diskusi virtual, Jumat (16/7).
Berly meminta Indonesia belajar dari negara terdekat seperti Vietnam, Australia dan Selandia Baru dalam penanganan pandemi. Yakni melakukan pembatasan pergerakan mobilitas untuk menekan penularan Covid-19.
Selain itu, Ia meminta pemerintah melakukan sejumlah hal dalam mendukung penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia, Jumat (16/7): Tambah 54.000 kasus baru, selalu patuhi prokes
Pertama, menambah kapasitas rumah sakit, memastikan ketersediaan pasokan oksigen dan ventilator, merekrut dan mentraining tenaga kesehatan yang baru lulus atau tahun terakhir pendidikan untuk membantu penanganan pandemi.
Kedua, meningkatkan vaksinasi khususnya bagi kelompok lanjut usia, menggunakan jaringan dan fasilitas kesehatan/puskesmas/apotik dan gedung-gedung sekolah yang tersebar kosong untuk mempercepat vaksinasi.
“Vaksin sebagai public good di kondisi darurat, gratis dengan dana APBN,” ucap dia.
Ketiga, awasi fasilitas supervised isolation. Perlu dipastikan agar di setiap ruangan isolasi ada tombol darurat jika terdapat kondisi memburuk bagi pasien Covid-19. Keempat, memasifkan testing, tracking dan protokol kesehatan.
Kelima, pembatasan pergerakan berdasarkan tingkat keparahan di masing-masing wilayah. Adanya pembatasan berapa orang yang boleh keluar rumah.
Baca Juga: UPDATE corona di Jakarta Jumat 16 Juli, positif 12.415 sembuh 8.448 meninggal 132
Sebab, saat ini kondisi yang terjadi setiap orang bisa keluar rumah. Padahal di Malaysia terdapat pengaturan berapa orang yang boleh keluar rumah untuk menekan penularan Covid-19.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan pemenuhan perlindungan sosial bagi pekerja informal yang pendapatannya secara harian. Pekerja informal ini bila di rumah tentunya tidak mendapat pendapatan.
“Jangan memaksa rakyat untuk memilih antara sakit atau kelaparan, ini dua pilihan yang sama-sama kejam,” ujar dia.
Baca Juga: UPDATE corona di Jakarta Kamis 15 Juli, positif 12.691 sembuh 3.026 meninggal 141
Perlindungan sosial dengan kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga bisa menjadi opsi agar masyarakat terdampak menerima bantuan sosial selama masa pembatasan pergerakan/mobilitas masyarakat.
“Bisa juga bagi tugas, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sehingga siapa tanggung siapa, sehingga lebih banyak yang bisa di rumah dua sampai empat minggu, mudah-mudahan bisa menekan penyebaran Covid-19,” tutur Berly.
Selanjutnya: Ini waktu paling tepat tes Covid-19
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
