Reporter: Barratut Taqiyyah | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Direktur PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro mengadukan Idris Sugeng ke Badan Kehormatan (BK) terkait adanya permintaan gula 2.000 ton. Aksi Ismed ini dinilai hanya mencari muka ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan karena sebenarnya tidak ada upaya pemerasan dalam permintaan gula itu. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, Sabtu (10/11), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.
"Setelah saya teliti, Pak Ismed ini sepertinya hanya ingin cari muka juga ke Pak Dahlan. Karena dia (Ismed) sama sekali tidak punya bukti pemerasan, karena memang hal itu sama sekali tidak ada," kata Hendrawan.
Hendrawan mengungkapkan, berdasarkan penjelasan Sugeng kepadanya, permintaan 2.000 ton gula itu ditujukan untuk tiga hal yakni untuk daerah pemilihan Sugeng di Jawa Tengah, untuk bakti sosial istri para politisi Demokrat di Depok, dan terakhir, dibeli Sugeng untuk rekannya yang berbisnis gula.
"Ketiga hal itu kemudian dirangkum oleh Ismed seakan-akan ini upaya pemerasan. Saya sudah lihat ada bukti-bukti bahwa akhirnya Idris Sugeng itu membeli 5 ton, ada bukti transfer Rp 55 juta. Jadi itu gulanya, akhirnya dia beli sendiri, tidak ada pemerasan," ucap Hendrawan.
Menurutnya, sering ada salah pengertian dari para direksi BUMN terhadap bahasa komunikasi anggota Dewan. Penyebabnya, karena selalu berpikir bahwa anggota DPR suka memeras.
"Para politisi ini memang senang membentak, menggertak sering dengan suara keras dan senyum-senyum. Tapi ini bukan berarti ada deal. Meski memang di DPR, ada oknum yang cari rejeki tambahan saya tidak menutup mata. Tapi harus dipahami itu hanya bagian kecil," katanya.
Ia pun mengingatkan Dahlan agar jangan terjebak pada data-data yang disampaikan bawahannya. Pasalnya, tidak hanya kasus gula itu saja yang dinilai masih kurang bukti. Kasus dugaan pemerasan direksi PT Merpati Nusantara Airlines pun demikian.
Sensasi tanpa esensi
Dalam kasus Merpati, disebutkan politisi PDI-P Sumaryoto dari Komisi XI DPR meminta commitment fee terkait penyertaan modal negara (PMN) Merpati. Dikabarkan, Dirut Merpati yang lama yakni Sardjono Johnny menjanjikan commitment fee kepada Sumaryoto. Hal ini kemudian dibantah Johnny maupun Sumaryoto. Menurut Hendrawan, data yang dimiliki Dahlan Iskan terkait Merpati hanya didapatnya dari Dirut Merpati yang baru yakni Rudy Setyopurnomo.
"Ini kan aneh, yang katanya berjanji dan menerima janji membantah, tiba-tiba Dirut yang baru yang dia dengar-dengar saja langsung dibilang pemerasan," katanya.
Jika Dahlan tidak hati-hati dalam menyusun bukti-bukti keterlibatan anggota Dewan, apa yang disampaikannya tak bermakna apa-apa. "Kalau Pak Dahlan mengelola unsur spekulasi jadi sensasi, maka data yang disampaikan rentan jadi sampah atau fitnah dan tidak ada esensinya karena muatan spekulasi begitu besar," ujarnya. (Sabrina Asril/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
