Reporter: Venny Suryanto | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dikabarkan tengah membuat empat program baru dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN). Keempat program ini nantinya bakal memakan anggaran sebesar Rp 126,2 triliun dari yang belum di-DIPA kan.
Keempat usulan itu meliputi pemanfaatan program kesehatan dengan anggaran Rp 23,3 triliun digunakan untuk perpanjangan insentif tenaga kesehatan dan perluasan insentif non-kesehatan sampai dengan Desember 2020. Sebagian lagi untuk reward untuk mereka sebagai rasa ucapan terima kasih.
Kemudian usulan pemanfaatan program perlindungan sosial yang memakan anggaran sebesar Rp 18,7 triliun, usulan pemanfaatan program sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda senilai Rp 81,1 triliun, serta usulan pemanfaatan program insentif usaha dengan anggaran sejumlah Rp 3,1 triliun.
Baca Juga: Ada usulan tambahan anggaran Rp 23,3 triliun untuk insentif tenaga kesehatan
Program-program baru tersebut dikeluarkan oleh pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester II-2020.
Menurut Ekonom Indef Tauhid Ahmad, ada beberapa program yang disebutkan itu memiliki dampak yang bisa mempercepat ekonomi ada juga yang justru memiliki dampak yang lambat. Misalnya saja, untuk mendorong daya beli atau konsumsi dengan dorongan program perlindungan sosial itu dinilai akan memiliki dampak yang cepat pada pertumbuhan ekonomi.
Namun, untuk sektor K/L dan Pemda dan insentif usaha dinilai tidak akan berdampak langsung pada pertumbuhan di triwulan III-2020.
“Itu bisa lambat di twirulan IV-2020 atau di tahun 2021. Karena K/L maupun pemda itu menbutuhkan proses yang panjang dan butuh persiapan sertapersetujuan dari DPRD sendiri untuk dibahas lebih detail,” ujar Tauhid saat dihubungi oleh Kontan.co.id, Senin (10/8).
Dari anggaran yang belum di-DIPA kan tersebut ada juga dikucurkan untuk program kesehatan.
Tauhid menilai, sektor kesehatan juga akan relatif lebih lambat realisasinya. Sebab menurutnya ada yang lebih penting dari sektor tersebut yakni mempercepat angka tes Covid-19.
“Sementara masyarakat merasa terbebani dengan testing kesehatan yang lumayan mahal. Sehingga seharusnya pemerintah mengambil peranan lebih kuat untuk testing yang lebih banyak,” tegasnya.
Dengan pandangannya tersebut, maka ia melihat di semeter II-2020 memang akan mengalami perbaikan ekonomi dibanding semester I-2020. Hanya saja, ia melihat meski program tersebut diperpanjang, Indonesia akan tetap masuk resesi pada semester II-2020.
Baca Juga: Satgas PEN: Subsidi upah mengisi kekosongan dalam jaring pengaman sosial
“Ada efeknya dari program itu, tapi relatif sedikit dan kita tetap masuk resesi pada semester II-2020. Tapi sebenarnya perbaikan ekonomi itu bukan dari program yang disusun itu, melainkan karena PSBB yang dilonggarkan sehingga masyarakat sudah beraktivitas,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
