Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal rencana vaksin Covid-19 berbayar. Menurutnya, vaksin Covid-19 berbayar dilakukan dalam rangka transisi pandemi menuju endemi.
Ia juga bilang, pemerintah juga tidak bermaksud memperjualbelikan vaksin Covid-19.
"Bukan diperjualbelikan, kita kan dalam rangka transisi dari pandemi menjadi endemi itu kan penting sekali bahwa dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi, yang paling penting adalah intervensi pemerintah diturunkan, partisipasi masyarakat ditingkatkan. Termasuk juga di vaksinasi," kata Budi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Budi menyatakan, rencana vaksin berbayar hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bukan penerima bantuan iuran (PBI). Sehingga, dengan demikian masyarakat mampu bisa membeli vaksin jika sedang membutuhkan.
"Jadi kita lihat partisipasi masyarakat ini untuk yang miskin rencananya dimasukin aja ke program kesehatan standartnya BPJS. Tapi kalau untuk yang mampu dia bisa beli sendiri (vaksin)," ucap Budi.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Gratis Hanya untuk Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan
Terkait vaksinasi Covid-19 berbayar, Budi menyatakan tentunya akan ada mekanisme penyuntikan seperti biasanya.
Adapun penyuntikan dosis vaksin tetap tak bisa dilakukan sembarangan. Penyuntikan vaksin wajib dilakukan oleh pihak berwenang seperti rumah sakit atau puskesmas.
"Nanti jual kan enggak hanya di apotek, harusnya kan diberikannya (penyuntikan) di rumah sakit atau di puskesmas," tutur Budi.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal akan adanya vaksin booster Covid-19 berbayar. Dia mengatakan, vaksin akan dikenakan biaya terhadap mereka yang bukan PBI.
Baca Juga: Laju Vaksinasi Menurun Drastis, Menkes: Stok Vaksin Masih 9 Juta Dosis
"Dan itu hanya vaksin dalam negeri, sedangkan vaksin yang lainnya akan kita masukkan vaksinasi rutin saja seperti vaksinasi influenza, jadi toh harganya berkisar antara 5 sampai 10 dolar," kata Budi dalam Raker Komisi IX DPR, Selasa.
"Senilai 10 dolar kan artinya masih di bawah 200 ribu, jadi untuk yang non PBI masyarakat nanti akan kita buka bisa membeli vaksinnya sendiri dari apotek-apotek," tambahnya.
Penggolongan vaksin untuk PBI tersebut, kata Budi, dimaksudkan agar beban negara terfokus untuk membantu masyarakat miskin.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Vaksin Covid-19 Berbayar, Menkes: Dalam Masa Transisi dari Pandemi ke Endemi"
Penulis : Nicholas Ryan Aditya
Editor : Sabrina Asril
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
