Ada Kopdes, Prabowo Klaim Perputaran Ekonomi Desa Bakal Mencapai Rp 233 Triliun

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) turut berdampak pada perputaran ekonomi desa. 

Menurutnya pemerintah telah menghitung perputaran uang di desa bisa mencapai Rp 233 triliun setiap tahun jika program ini berjalan secara masif. 

"Ada Rp 233 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa nanti," ujar Presiden Prabowo saat memberikan pidato dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (12/7/2026). 

Presiden menambahkan, masifnya likuiditas di tingkat desa ini juga akan berdampak berantai pada produktivitas para pekerja sektor pertanian, peternakan, hingga kelautan.

Baca Juga: Menkop Targetkan RUU Perkoperasian Bisa Rampung pada Tahun Ini

Pemerintah menargetkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan bagi para produsen di tingkat hilir dalam waktu dekat.

"Akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat Rp 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan," tegas Presiden. 

Menurut Kepala Negara, skema baru ini dirancang untuk membalikkan arah perputaran kekayaan nasional yang selama ini dinilai terlalu berpusat di kota besar atau bahkan mengalir ke luar negeri.

Prabowo menyayangkan inefisiensi ekonomi masa lalu yang dipengaruhi oleh paham neoliberal, sehingga kekayaan daerah terus tersedot ke pusat.

Melalui KDKMP, uang hasil bumi dari aktivitas perdesaan dipastikan akan menetap dan memperkuat ekonomi regional secara mandiri.

"Kita akan balikkan. Kalau selama ini kekayaan Indonesia disedot, ekonomi kita akan kembalikan, akan turun ke rakyat. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten," jelasnya.

Guna mencapai target peredaran dana tersebut, KDKMP nantinya diwajibkan menjadi agregator tunggal dan pelayanan terintegrasi bagi seluruh kebutuhan logistik warga desa.

Koperasi desa ini akan memegang peran vital mulai dari penyediaan toko sembako, gerai mikro kredit, apotek desa, hingga penyaluran seluruh komoditas barang bersubsidi.

Presiden menegaskan tidak boleh ada lagi pihak ketiga atau spekulan yang menyalahgunakan barang penugasan pemerintah yang ditujukan bagi rakyat miskin.

Seluruh sistem distribusi pupuk bersubsidi, tabung gas, hingga bahan pangan pokok wajib dialirkan dan dikelola langsung oleh ekosistem koperasi desa.

"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui KDKMP. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya dia (yang berhak) yang menerima," tutup Prabowo. 

Baca Juga: Menkop: 15.845 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Rampung Dibangun, Siap Operasional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News