Reporter: Noverius Laoli | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Upaya Badan Urusan Logistik (Bulog) mengontrol harga dengan mengguyur beras ke pasaran dinilai tak begitu efektif menjinakkan harga beras. Pasalnya, posisi Bulog saat ini tidak memiliki kekuasaan menentukan harga beras, sebab mereka hanya menguasai 20% - 25% pangsa pasar beras di Indonesia.
Sebaliknya pengusaha beras menguasai 75% - 80% pangsa pasar. Data ini terungkap berdasarkan penelusuran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di lapangan.
Menurut Komisioner KPPU Syarkawi Rauf, kebutuhan beras nasional mencapai 2,5 juta ton per bulan. Dari jumlah tersebut, Bulog hanya memiliki market share yang kecil di pasar beras. Jadi kalau para pengusaha beras - yang mendominasi pangsa pasar - kompak melakukan kartel, maka peran Bulog tidak ada artinya.
"Pergerakan harga beras itu benar-benar dikontrol pelaku usaha swasta," ujar Syarkawi kepada KONTAN, Selasa (3/3).
Kondisi ini, lanjut Syarkawi menempatkan Bulog pada posisi yang berbeda bila dibandingkan dengan di zaman Orde Baru. Saat itu, Bulog menjadi penyangga kebutuhan beras nasional. Namun kini, Bulog tidak memiliki kekuatan melakukan stabilitasi harga karena Bulog dituntut menjadi perusahaan yang berorientasi mencari keuntungan.
Kendati begitu, Bulog masih memiliki kesempatan mengendalikan harga beras nasional dengan menyalurkan raskin. KPPU mencatat, penyaluran raskin bisa memenuhi 9% hingga 10% kebutuhan pasar beras nasional per bulan.
Nah ketika raskin hilang di pasaran pada tiga bulan terakhir 2014 - akibat pemerintah mengganti raskin dengan memberikan uang kepada masyarakat - maka otomatis peningkatan pembelian beras melonjak hingga 10% di pasaran. Artinya dalam kuartal keempar 2014, ada sekitar 700.000 ton beras tidak suplai oleh Bulog. Akibatnya, permintaan terhadap beras pun melonjak drastis.
Dalam kondisi seperti itu, upaya Bulog memasok kebutuhan beras nasional sebanyak 2.800 ton di pasaran tidak dapat menutupi kebutuhan beras yang melonjak akibat dihentikannya pemberian raskin. Itu sebabnya, keputusan pemerintah menguyur raskin kepada masyarakat miskin positif untuk mengurangi permintaan beras di pasar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
