Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Dewan Sawit Indonesia (DMSI), Iskandar Andi Nuhung menilai komoditas kelapa sawit di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif terutama dalam masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). Hal itu ditunjukkan dengan peningkatan jumlah ekspor dalam kurun tiga tahun terakhir.
"Sawit boleh dikatakan berkembang sesuai dengan mekanisme pasar, bila dikaitkan dengan pemerintahan, ini adalah akibat dari pemerintahan yang kondusif sehingga perdagangan tetap lancar. Tingkat kepercayaan negara asing kepada Indonesia juga masih kuat, kalau tidak, negara lain tidak akan mengimpor minyak sawit dari Indonesia," ujar Iskandar kepada KONTAN, Selasa (17/10).
Menurut Iskandar, selama tiga tahun ini pemerintah baru mengeluarkan kebijakan moratorium perkebunan kelapa sawit. Dia menjelaskan, kebijakan tersebut memang dapat berdampak baik kepada lahan Indonesia, dimana penggunaan lahan dapat dikurangi sementara produktivitas kebun sawit terus bertumbuh.
Pemerintah juga terus berupaya untuk mengurangi kampanye-kampanye hitam yang disematkan kepada sawit Indonesia. Menurutnya pemerintah berperan aktif melakukan diplomasi serta edukasi supaya sawit Indonesia dapat diterima di negara lainnya.
Meski begitu, Iskandar pun menyebutkan masih ada catatan-catatan yang harus diperbaiki ke depannya. Menurutnya, koordinasi antara pemerintahan harus dikuatkan kembali terutama terkait aturan-aturan yang saling berbenturan. Dengan begitu, masyarakat dan pelaku usaha tidak kebingungan mengikuti aturan yang ada.
Selain itu, sebagai salah satu komoditas yang dapat membangun perekonomian Indonesia, Iskandar pun merasa bahwa pemerintah perlu memberi dukungan yang besar untuk mengembangkan sawit baik di hulu maupun hilir. Dia bilang, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini belum memiliki kekuatan untuk mendorong perngembangan sawit.
"Misalnya adalah pengadaan pajak ekspor untuk beberapa produk turunan sawit terutama yang dirasakan oleh industri hilir baik skala kecil hingga menengah. Pajak ekspor ini menyebabkan mereka tidak bisa berkompetisi di luar. Inilah yang harus dicermati pemerintah," ujar Iskandar.
Menurut Iskandar, dengan berkembangnya industri hilir di Indonesia maka akan memberikan nilai tambah yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Apalagi, saat ini kebanyakan produk yang diekspor ke negara asing adalah produk hasil industri hilir.
"Nilai ekspor kita lebih besar dari industri hilir sawit. Bukannya melarang pemerintah menerapkan pajak tetapi sebaiknya pajak yang ditetapkan proporsional supaya dapat mendorong industri skala kecil, menengah, dan besar," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
