Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya.
Mungkinkah target tersebut bisa tercapai?
Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini berpendapat, pemerintah mendatang dapat melakukan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas supaya bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah (middle income trap).
Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila.
"Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri dalam seminar bertema Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/10).
Dia mengatakan, pemerintah bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan karena tidak bisa bekerja.
"Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," ujarnya.
Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi.
Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Jadi Menkeu Lagi dan Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Menurutnya, industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.
Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Menurutnya, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar.
Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil.
“Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.
Baca Juga: Pertahankan Suku Bunga Di Level 6%, Bos BI Beberkan Alasannya
