kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,75   -27,98   -3.02%
  • EMAS1.327.000 1,30%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

2017, Jokowi tak ingin RAPBN abal-abal


Selasa, 16 Agustus 2016 / 15:37 WIB
2017, Jokowi tak ingin RAPBN abal-abal


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan harus realistis. Sebab Indonesia masih harus menghadapi tantangan yang berat.

Menurut Jokowi, belum pulihnya perekonomian global dan beberapa negara mitra dagang utama, yang diiringi masih rendahnya harga komoditas, masih menjadi risiko yang dapat mengganggu kinerja perekonomian nasional.

Di samping itu, negara-negara maju juga sedang bergulat menghadapi tantangan pemulihan ekonomi sehingga masih terdapat ketidakpastian kebijakan keuangan, termasuk sebagian negara menerapkan kebijakan penggelontoran likuiditas.

Oleh karena itu menurutnya, APBN harus dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan serta penciptaan lapangan kerja.

"Dalam mendukung hal tersebut, APBN ke depan juga perlu realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel, berdaya tahan, dan berkelanjutan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah," kata Jokowi dalam Pidato Nota Keuangan di Gedung DPR MPR, Jakarta, Selasa (16/8).

Lebih lanjut menurutnya, RAPBN tahun 2017 disusun dengan tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan perpajakan yang dapat mendukung ruang gerak perekonomian. Selain sebagai sumber penerimaan, perpajakan diharapkan dapat memberikan insentif untuk stimulus perekonomian.

Kedua, kebijakan belanja akan memberi penekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit dan rasio utang.

Selaras dengan kebijakan fiskal jangka menengah, pemerintah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2017, yaitu “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×