Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah masih akan menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansi pada tahun 2017. Untuk itu, pemerintah akan mematok anggaran belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 2.070 triliun.
Hal itu disampaikan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pengantar penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2017 dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Meski akan tetap menjalankan startegi fiskal ekspansi, namun kali ini pemerintah menyusunnya lebih terarah. Oleh karenanya, jika dibandingkan dengan anggaran belanja dalam APBN-P 2016 lalu, nilainya sedikit lebih rendah. Dalam APBN-P 2016 lalu belanja negara dipatok sebesar Rp 2.082 triliun.
Dalam menyusun anggaran belanjanya, pemerintah akan memfokuskan pada lima hal. pertama, meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur.
"Diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan," kata Jokowi, Selasa (16/8) di Jakarta.
Kedua, pemerintah akan meningkatkan efisiensi dan penajaman belanja barang. Supaya tersedia ruang fiskal yang cukup.
Ketiga, meningkatkan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial. Antara lain, dengan melakukan perluasan sasaran program keluarga harapan, perbaikan mutu layanan kesehatan dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.
Keempat, memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri.
Kelima, penyaluran subsidi dan program bantuan sosiial non-tunai, yang lebih tepat sasaran. Salah satunya, dengan melakukan verivikasi identitas penerima.
Setoran pajak
Untuk mendanai belanja negara, pemerintah memperkirakan akan memiliki pendapatan negara sebesar Rp 1.737,6 triliun. Jumlah itu bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.495,9 triliun, lebih rendah target perpajakan APBN-P 2016 Rp 1.539,16 triliun.
Jokowi mengakui, tantangan tahun 2017 akan lebih berat. "Tantangan masih cukup berat, masih rendahnya harga beberapa komoditas," kata Jokowi.
Namun demikian, Jokowi yakin penerimaan perpajakan akan tetap bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Sebab, kebijakan perpajakan akan diupayakan mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional.
Salah satunya melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis. Selain itu, akan dilakukan pengendalian konsumsi atas barang tertentu yang memiliki dampak negatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
