Reporter: Abdul Basith | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemdag) siapkan langkah untuk menekan defisit perdagangan. Salah satunya dengan terus menggenjot ekspor.
Dengan cara terus membuka pasar ekspor di negara non tradisional. Peningkatan ekspor terus dilakukan meski ekspor pada bulan Juli 2018 telah mengalami peningkatan.
Kemdag pun optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekspor. "Kinerja ekspor bulan Juli 2018 menunjukkan sinyal positif dalam upaya pencapaian target ekspor yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam siaran pers, Kamis (23/8).
Asal tahu saja, sebelumnya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor non migas tahun 2018 mencapai 11%.
Ekspor non migas periode Januari 2018 hingga Juli 2018 mencapai US$ 94,21 miliar. Nilai ini tumbuh 11,1% dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar US$ 84,83 miliar.
Negara di Asia menjadi penyumbang meningkatnya ekspor Indonesia. Hal itu disebabkan naiknya permintaan dalam negeri dari beberapa negara.
"Ekspor ke China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Taiwan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekspor non migas Januari hingga Juli 2018," terang Enggar.
Selain itu harga pun mempengaruhi kenaikan ekspor. Barang-barang yang menunjang kenaikkan ekspor adalah bijih, kerak, dan abu logam, besi dan baja, bubur kayu, berbagai produk kimia, dan benda-benda dari besi dan baja.
Meski mengalami kenaikan ekspor, impor Indonesia pun meningkat. impor periode Januari 2018 hingga Juli 2018 mencapai US$ 107,32 miliar, naik 24,5% dari periode yang sama tahun 2017 sebesar US$ 86,22 miliar.
Peningkatan nilai impor tersebut didorong oleh kenaikan impor seluruh klasifikasi barang. Secara year on year (YoY) barang modal naik 30,4%, bahan baku atau penolong naik 23,0%, serta barang konsumsi naik 27,0%.
Oleh karena itu Kemdag tengah melakukan langkah-langkah pengendalian impor barang konsumsi. Kemdag juga bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemperin) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu) untuk membahas rencana pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap barang impor yang sudah ada substitusinya di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
