Reporter: Grace Olivia | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengusulkan pagu belanja pemerintah pusat untuk kementerian dan lembaga (K/L) yang lebih kecil untuk 2020.
Pagu belanja K/L diusulkan sebesar Rp 854 triliun atau turun 0,2% dibandingkan pagu belanja di tahun 2019 yang mencapai Rp 855,4 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemkeu Askolani mengatakan, pagu yang diajukan tersebut masih terus ditinjau oleh pemerintah. Namun, alokasi tersebut diharapkan sejalan dengan desain kebijakan belanja pemerintah yang lebih efisien dan produktif.
“Pagu ini masih sangat sementara dan masih akan kami review seiring dengan pembahasan dengan tim PPKF (pokok-pokok kebijakan fiskal) dan seiring kemampuan fiskal pemerintah juga,” ujar Askolani dalam Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2020 di Badan Anggaran DPR RI, Kamis (27/6).
Sepanjang periode 2014-2019, Askolani melaporkan, belanja K/L meningkat rata-rata 8,2% per tahun. Dalam periode tersebut, pagu lima K/L terbesar relatif tidak berubah dan mencapai 50% dari keseluruhan, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Polri.
“Lima K/L dengan pagu terbesar merupakan pelaksana prioritas pembangunan di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan Hankam,” terang Askolani.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, alokasi belanja K/L tahun 2020 memperhitungkan kebutuhan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta menjaga pelayanan ke masyarakat.
Di sisi lain, belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional yang meliputi, peningkatan kualitas SDM, akselerasi infrastruktur, kesejahteraan, inovasi (penelitian), dan antisipasi ketidakpastian (bencana dan Hankam).
Adapun, anggota Banggar Jazilul Fawaid menilai tidak ada perubahan nyata dalam kebijakan belanja pemerintah pusat untuk tahun 2020.
“Saya lihat alokasi anggaran utamanya pada 5 K/L itu tidak banyak berubah, itu-itu saja kementeriannya, hanya persentase yang berubah. Padahal janji presiden menggeser belanja dari infrastruktur ke penguatan SDM di 2020 tapi Kemenristekdikti dan Kemenaker pun tidak masuk di pagu terbesar,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan, apa sesungguhnya kebijakan baru yang akan dilakukan pemerintah di tahun 2020 untuk mendukung program-program prioritas.
Sebab, anggota Banggar berpendapat sebagian besar arah kebijakan belanja pemerintah pusat yang dipaparkan masih bersifat 'business as usual’ dan tidak banyak berubah dari kebijakan belanja tahun-tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
