Reporter: Abdul Basith | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan melakukan uji coba terlebih dahulu untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
"Tentunya dicoba dilihat di beberapa daerah sehingga ketika kami tuangkan dalam aturan itu realistis untuk diterapkan," ujar Direktur Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Adriani saat diskusi arah revisi PP 78/2015, Rabu (8/5).
Simulasi di sejumlah daerah dilakukan dengan berbagai kondisi di lapangan. Nantinya akan dilihat alternatif mana yang realistis diterapkan dalam revisi PP 78/2015 ini.
Alternatif juga melihat komponen dalam penghitungan upah minimum. Asal tahu saja saat ini penghitungan upah minimum dilakukan dengan dua komponen yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Formula penghitungan tersebut pun mendapat pertentangan dari sisi pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, perlu ada perumusan kembali terkait formula penghitungan upah minimum.
"Sedang kami kaji semua variabel terutama variabel makro ekonomi harus kami cermati semua," terang Adriani.
Selain dua komponen tadi Adriani juga mengungkapkan produktivitas, tingkat pengangguran, dan kondisi pasar pekerja untuk menentukan upah minimum.
Adriani bilang saat ini pemerintah terus melakukan kajian terkait revisi PP 78/2015. Diskusi pun terus dilakukan terutama dengan dewan pengupahan.
Namun, penyelesaian revisi PP 78/2015 tersebut belum dipastikan kapan dapat selesai. Adriani hanya mengungkapkan penyelesaian revisi tergantung pada konsolidasi terkait keinginan pekerja, pengusaha, dan kepentingan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
