Reporter: Handoyo | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Pemerintah mengusulkan dana pembebasan lahan yang dikelola Badan Layanan Usaha (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) tahun depan meningkat. Bila pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) tahun ini disepakati sebesar Rp 16 triliun, tahun depan naik menjadi Rp 20 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk alokasi anggaran pembebasan tanah tahun ini sudah disetujui. "Di APBN-P jadi, untuk tahun 2017 diusulkan Rp 20 triliun di luar anggaran Kementerian PU-Pera," ujar Basuki, kemarin.
Mengutip data Kementerian PU-Pera, alokasi dana pembebasan tanah tersebut dibagi untuk program penyelenggaraan jalan Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp 16 triliun. Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur pemukiman di Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 50 miliar, dan program pengelolaan sumber daya air di DItjen Sumber Daya Air sebanyak Rp 3,95 triliun.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pendanaan LMAN sudah masuk dalam APBNP 2016 dan mendapat alokasi Rp 16 triliun. "Intinya kebutuhan uang untuk pembebasan lahan sudah lengkap dan sudah ada dasar hukumnya karena sudah masuk di APBNP," kata Sofyan.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Herry Trisaputra Zuna mengatakan, Perpres yang mengatur tentang pembayaran yang dilakukan oleh LMAN tersebut nantinya akan diatur lebih khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Agustus mudah-mudahan sudah selesai (perpresnya)," kata Herry.
Tanpa harus menunggu Perpres, sebenarnya BUJT sudah ada sebagian yang melakukan talangan terhadap proyek jalan tol tersebut. Setidaknya, dana yang sudah ditalangi tersebut mencapai Rp 1,359 triliun. Dana talangan tersebut mayoritas berasal dari BUJT BUMN.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
