Reporter: Choirun Nisa | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 sebagai APBN yang biasa.
"Tahun ini merupakan personal bagi saya karena saya masuk ke kementerian pada pertengahan tahun dan mengatur anggaran yang sudah separuh jalan," ujarnya di hadapan mini fraksi DPR pada rapat pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2016 di Badan Anggaran DPR RI pada Selasa (25/7).
Menurut Menkeu, setahun yang lalu ada perubahan yang tidak mudah. Pemerintah mengakui, penerimaan yang belum mencapai separuh pada tengah tahun mendorong pemangkasan besar dalam pengendalian belanja pemerintah.
Langkah drastis ini dia lakukan demi mengmbalikan kredibilitas dan keberlanjutan ekonomi.
"Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan yang baik pada 2016 dan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kemudian, angka defisit pun lebih kecil dari sebelumnya. Hal ini patut disyukuri," jelasnya.
Berdasarkan pernyataannya, pada 2016 Indonesia memiliki catatan historis yang baik. Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi nomor 3 dari 20 negara ekonomi terbesar di dunia.
"Selain itu, ini pertama kali kami (pemerintah) mendapat laporan keuangan pemerintah pusat dari BPK dengan wajar tanpa pengecualian. Kami merasakan perjalanan RI membangun neraca dan laporan keuangan yg diaudit independen oleh BPK. Ini capaian berarti setelah 12 tahun."
Ke depan, kata Sri Mulyani, pemerintah akan melanjutkan proyek Nawacita sesuai tema kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam rangka meningkatkan kesjahteraan, keadilan sosial, mningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia.
"Kami akan memanfaatkan instrumen APBN untuk fiskal demi menuju tujuan pembangunan," tutupnya dalam rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2016 itu.
Terakhir, Sri Mulyani berharap DPR terus membantu mengingatkan pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Untuk diketahui, terkait laporan keuangan APBN 2016 pemerintah pusat yang berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mayoritas mini fraksi DPR memuji pemerintah atas keberhasilannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
