Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Angka transparansi anggaran pemerintah Indonesia mengalami perbaikan. Mengutip hasil riset Open Budget Survey garapan International Budget Partnership (IBP) skor keterbukaan anggaran Indonesia tahun 2017 naik menjadi 64 poin dari 59 poin per tahun 2015. Namun masih ada catatan penting akan rendahnya angka partisipasi publik.
Peneliti (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenti Nur Hidayat menyampaikan walau transparansi laporan Kementerian Keuangan sudah meningkat tapi masih ada sejumlah catatan yang bisa diperbaiki, di antaranya adalah keterbukaan proses pembuatan anggaran dan masalah tenggat waktu pelaporan.
"Pola kebijakan pembuatan anggaran pemerintah masih ditenggarai oleh leadership, jadi pola kepemimpinan masih mempengaruhi proses perencanaan penganggaran," jelas Yenti dalam paparan publik Fitra ke media, Selasa (24/4).
Kemudian mengenai tenggat waktu pelaporan, Kementerian Keuangan dinilai sudah cukup, maksudnya tidak ada yang telat namun ada yang tipis dengan tenggat.
Sedangkan dari sisi perbaikan yang telah dilakukan, Yenti melihat dengan Kemenkeu membuka portal APBN, dimana pemerintah mempublikasikan data-data Anggaran sebagai bentuk upaya nyata dalam menyediakan transparansi anggaran.
Dengan demikian, ia tak heran Menteri Sri Mulyani berhasil menyabet penghargaan Menkeu Terbaik di Asia Pasifik Tahun 2018 versi majalah keuangan FinanceAsia.
"Tapi perkembangan portal ini tetap kita dorong agar data lebih komprehensif, tidak hanya ringkasan anggaran, tapi agar masyarakat bisa beri tanggapan untuk meningkatkan efektivitas," lanjut Yenti.
Asal tahu, FITRA menjadi mitra IBP dalam melakukan survei ini, dengan dukungan dari Kementerian Keuangan. Adapun survei ini dilakukan setiap dua tahun sekali dimana pada periode sebelumnya di tahun 2017, Indonesia mendapat skor 59.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
