: WIB    —   
indikator  I  

Repdem: isu penjualan aset negara cuma hoax

Repdem: isu penjualan aset negara cuma hoax

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menjelang tahun politik 2019, berbagai isu soal penjualan aset semakin berembus kencang dan seolah menjadi bola liar. Hal ini disesalkan oleh Sekjen DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM), Wanto Sugito. 

Menurutnya, isu-isu penjualan itu hoax karena sampai saat ini tidak ada rencana penjualan aset-aset Negara. “Isu penjualan jalan tol, bandara dan pelabuhan itu hoax tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sampai saat ini tidak ada pemerintah berencana menjual itu,” kata Wanto dalam keterangan yang diterima Kontan.co.id, Kamis (7/12).

Pemerintah, kata Wanto, bukan menjual melainkan menerapkan Public Private Partnership (PPP). Artinya, hanya memberikan hak konsesi kepada pihak lain. Tapi negara masih tetap mengontrol tidak melepas begitu saja. 

“Jadi clear tidak ada penjualan asset negara kepada asing. Saya berharap isu-isu seperti ini tidak lagi dimainkan hanya untuk menjelekan pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.

Wanto berharap, masyarakat tidak mudah percaya dengan isu hoax tersebut. Ada baiknya, mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Jangan mudah untuk menyebarkannya. “Isu tersebut sangat sensitif saat ini. Apalagi jelang tahun politik 2018 dan pilpres 2019,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono membantah isu penjualan aset milik negara. Basuki bilang, meski jalan tol dibiayai oleh swasta, aset jalan tol tetap milik Negara. 

Sementara itu, Budi Karya Sumadi memastikan tidak ada aset BUMN yang akan dijual kepada swasta. Namun, pemerintah hanya memberikan hak konsesi kepada pihak lain dengan waktu tertentu dan dengan cara tertentu. "Tolong dipahami, pada dasarnya kita ingin melakukan sesuatu untuk meningkatkan daya saing negara. Kalau tidak, maka kita akan kehilangan momen," ucap Budi. 

Sebelumnya beredar tulisan atas nama Ketua Komisi V DPR RI, Fery Francis dengan judul Indonesia Not For Sale. Dalam tulisan tersebut dijabarkan terkait dengan hasiil rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dan Kemenhub. Topik yang dibahas dalam Raker ini adalah rencana Pemerintah menawarkan pengelolaan jalan tol, bandara dan pelabuhan ke pihak swasta.

"Yang jadi pertanyaan, apakah bangsa ini sudah tidak berdaya sampai-sampai aset-aset strategis semacam jalan tol, bandara dan pelabuhan harus diserahkan ke pihak swasta asing untuk dikelola?,” kata Wanto.

Menurut Wanto, ada beberapa poin penting yang harus dipahami masyarakat. Pertama, kepentingan bangsa dan negara tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta asing untuk mengelolanya. 

Kedua, Pemerintah harus jujur pada tujuan menawarkan kemitraan strategis dengan pihak swasta seperti proyek pengelolaan jalan tol, bandara dan pelabuhan. Apalagi, di negara ini ada banyak perusahaan BUMN yang bisa mengelola aset-aset negara. 

Ketiga, pemerintah harus menyiapkan data terkait pihak swasta (asing dan lokal) yang sudah mengelola berbagai aset bangsa ini. Hal ini penting untuk mengetahui posisi bangsa ini dalam pengelolaan aset negara. 


Reporter Dikky Setiawan
Editor Dikky Setiawan

KEKAYAAN NEGARA

Feedback   ↑ x