Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan meminta pemerintah daerah untuk menyederhanakan perizinan terkait pemanfaatan lahan khususnya untuk perumahan. Yakni, dari semula 44 tahapan perizinan menjadi delapan perizinan.
Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera mengatakan, pemangkasan perizinan properti bertujuan untuk mengoptimalkan program pembangunan sejuta rumah.
"Seluruh perizinan ini ada di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, karena itu kami mengusulkan penerbitan peraturan presiden (perpres) yang meminta daerah untuk menyederhanakan perizinan," katanya, Minggu (11/10).
Agar kebijakan ini nantinya bisa langsung efektif, saat ini Kementerian PU-Pera juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan supervisi kepada seluruh pemerintah daerah. Maurin berharap, rancangan perpres tersebut bisa terbit dalam waktu dekat sehingga bisa berlaku akhir tahun ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
