NASIONAL
Berita
Pemprov DKI akan naikkan NJOP tanah dan bangunan

NJOP TANAH DAN BANGUNAN JAKARTA

Pemprov DKI akan naikkan NJOP tanah dan bangunan


Telah dibaca sebanyak 2097 kali
Pemprov DKI akan naikkan NJOP tanah dan bangunan

JAKARTA. Untuk meningkatkan pendapatan daerahnya, pemerintah DKI Jakarta berencana menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk tanah dan bangunan.

Menurut Deputi bidang tata kota dan lingkungan provinsi DKI Jakarta, Sarwo Handayani, saat ini terjadi perbedaan atau gap yang cukup tinggi antara NJOP dengan harga pasar lahan dan bangunan di Jakarta.

Misal, menurut Handayani, ada lahan atau bangunan yang NJOP-nya Rp 2 juta, tetapi harga pasarnya bisa mencapai Rp 8 juta. Dengan begitu, penerimaan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan tidak maksimal.

"Kalau NJOP kita review kembali, bisa meningkatkan penerimaan daerah dari PBB," ujar Handayani, Rabu (20/11) di Jakarta.

Handayani juga bilang, kalau pemasukan daerah lebih besar maka peluang penggunaan dana APBD untuk sarana dan prasarana masyarakat bisa lebih besar lagi. Seperti pengembangan kebutuhan transportasi atau kebutuhan untuk ruang publik.

Namun, sebelum menerapkan aturan tersebut pihaknya masih memerlukan payung hukumnya. Oleh karenanya, pihak Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat, apakah bisa NJOP dievaluasi kembali atau tidak. "Kita harapkan bisa efektif tahun 2014 atau 2015," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta juga telah menerapkan sistem pajak progresif bagi kendaraan bermotor, selain mendongkrak pendanaan lebih.

Pengenaan pajak progresif juga bisa menekan jumlah kendaraan bermotor di Jakarta. Dengan begitu, menunjukkan banyak sekali manfaat yang dirasakan masyarakat.

Editor: Dikky Setiawan
Telah dibaca sebanyak 2097 kali



Syarat & Ketentuan Komentar :
  1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul.
  2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan.
  3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. KONTAN memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus komentar yang bertentangan dengan ketentuan ini.

LIPSUS

LIPSUS Update

  • DJP minta caleg dan capres transparan data pajak

    +

    Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden baru sebentar lagi mewarnai tahun 2014

    Baca lebih detail..

  • Akbar Tandjung siap jadi cawapres Jokowi

    +

    Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan siap maju sebagai bakal calon wakil presiden, termasuk berpasangan dengan Joko Widodo

    Baca lebih detail..