Reporter: Agus Triyono | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta kepada pemerintah untuk mereformasi pola penanganan radikalisme dan terorisme di dalam negeri. Reformasi ini, mereka khusus minta dilakukan terhadap pola pencegahan dan penanganan teroris di Densus 88 dan kepolisian.
Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah mengatakan, reformasi tersebut perlu untuk mengontrol agar upaya pencegahan dan penanganan aksi teror tidak kebablasan. "Karena kalau dibiarkan dan misalnya tindakan kurang seksama terjadi itu berbahaya," katanya di Kantor Presiden Jumat (1/4).
Bukan hanya meminta pemerintah untuk mereformasi pola pencegahan dan penanganan aksi teror, Muhammadiyah kata Haedar juga meminta kepada kepolisian dan Densus 88 untuk terbuka. "Informasikan prosedur, dasar hukum dan kalau ada kekeliruan prosedur akui itu dan lakukan perbaikan," katanya.
Kinerja Densus 88 dan kepolisian dalam mencegah dan menangani aksi teror kembali menjadi sorotan. Sorotan muncul terkait tewasnya Siyono, warga Dusun Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Klaten yang mereka duga sebagai teroris
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
