Larang bitcoin, BI akan gandeng OJK & Kementerian

Reporter: Galvan Yudistira | Editor: Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kementerian terkait pelarangan bitcoin.

Enny V. Panggabean, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI bilang kerja sama dengan kementerian ini terkait fungsi bitcoin sebagai alat investasi.

"Fungsi bitcoin sebagai alat pembayaran sudah kami larang," kata Enny, Kamis (15/12).

Selain pelarangan, BI juga tidak mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran.

Jika nantinya setelah aturan bitcoin mulai berlaku yaitu pada tahun depan, masih ada penyalahgunaan pembayaran menggunakan bitcoin maka akan ada sanksi khusus dari regulator.

Hal ini utamanya pada teknologi finansial (fintech) yang memaksakan menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran. Jika ada yang melakukan, BI akan menerapkan sanksi khusus. Terkait ini BI sudah mengaturnya di PBI mengenai fintech.

Pelarangan bitcoin karena mata uang kripto ini mempunyai tingkat risiko dan fluktuasi kurs yang cukup tinggi. Sehingga tidak ada perlindungan konsumen.

Enny bilang di beberapa negara seperti Korea, Australia, Selandia Baru sudah resmi ada pelarangan bitcoin.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Internasional

Perusahaan Jepang ini gaji karyawan pakai bitcoin

Investasi

OJK: Waspada, risiko bitcoin sangat tinggi

Keuangan

Fundamental bitcoin masih susah diukur

Analisis

Kontrak bitcoin

Analisis

Bitcoin terlampau perkasa

Keuangan

OJK masih belum bisa ambil posisi soal bitcoin