kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45919,20   -16,32   -1.74%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Komisi XI setujui anggaran belanja K/L keuangan


Kamis, 19 Oktober 2017 / 13:31 WIB
Komisi XI setujui anggaran belanja K/L keuangan


Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi XI DPR RI menyetujui aggaran belanja pada enam kementerian dan lembaga yang berhubungan dengan keuangan.  Alokasi anggaran tersebut akan masuk dalam belanja kementerian dan lembaga di RAPBN 2018.

Dalam rapat tersebut Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng bertindak sebagai pemimpin rapat. Rapat ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Kepala BPS Suhariyanto.

Anggaran Kementerian Keuangan pada tahun depan disetujui sebesar Rp 45,6 triliun, Bappenas sebesar Rp 1,99 triliun, Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 4,76 triliun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp 2,84 triliun, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp 1,45 triliun, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebesar Rp 224,8 miliar.

Mekeng berpesan agar pemerintah bisa menghemat belanja sesuai dengan penerimaan negara namun tidak menurunkan kualitasnya. "Anggaran ini tolong dihemat sesuai penerimaan supaya kondisi APBN kita sehat tak terseok-seok karena penerimaan yang tidak optimal," ujar Mekeng di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Kamis (19/10).

Namun, menurut Mekeng, pemerintah jangan terlalu ketat dalam mengejar penerimaan pajak. "Kalau pajak terlalu ketat orang malah takut dan ekonomi enggak bergerak. Tolong sampaikan pada aparat pajak yang diuber-uber jangan itu-itu saja, yang besar malah enggak dipajaki. Online dipajaki, tapi jangan sampai penjualan online melempem," ucapnya.

Wakil Menkeu Mardiasmo mengataka, anggaran tersebut akan digunakan seefisien mungkin. Sementara untuk penerimaan pajak, hal ini akan dibicarakan kembali oleh pemerintah agar situasi tetap kondusif.

"Fungsi pajak saya kira ini bisa dibicarakan agar dunia usaha baik dan kondusif," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×